Terkait Reklamasi Danau Singkarak, KPK Sambangi Gubernur Sumbar

Terkait Reklamasi Danau Singkarak KPK Sambangi Gubernur Sumbar

Covesia.com - Beberapa waktu lalu Walhi Sumbar melaporkan terkait dugaan pelanggaran reklamasi Danau Singkarak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI. Sempat akan usut tuntas reklamasi tersebut akhirnya KPK menurunkan timnya ke Sumbar dan menemui Gubernur Sumbar. 

"Kehadiran kami dalam rangka koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pelestarian Danau Singkarak serta beberapa persoalan aset di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar,"ungkap Wahyudi, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, KPK RI, yang hadir bersama rombongan dan juga perwakilan dari Kementerian ATR/BPN RI, Senin (24/1/2022). 

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan selain penyamaan persepsi juga mengkordinasikan tindak lanjut langkah-langkah yang telah dikeluarkan gubernur terkait dugaan pelanggaran reklamasi di Danau Singkarak. 

KPK mengapresiasi beberapa upaya persuasif yang sudah dilakukan gubernur sumbar dalam penanganan masalah reklamasi danau singkarak, dan selanjutnya melakukan supervisi untuk upaya pemulihannya. 

Wahyudi menambahkan kedatangannya dan rombongan menjalankan fungsi koordinasi agar berbagai hambatan-hambatan bisa cair dan upaya pencegahan bisa maksimal. 

"Kami ditugasi pimpinan supaya ada pencegahan yang lebih efektif lagi. Yuk kita benahi, mumpung belum terlanjur," ujarnya. 

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian ATR/BPN mengatakan Jumat depan akan menggelar sosialisasi mengenai aturan pemanfaatan danau-danau dengan mengundang beberapa kepala daerah dengan target adanya komitmen bersama pelestarian danau. 

"Alhamdulillah untuk kehadiran tim yang memberikan masukan, wawasan dan bimbingan kepada kita. Semoga dengan masukan tersebut dapat menjadi panduan bagi kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan di Sumatra Barat. Sekaligus juga mengingatkan untuk patuh terhadap perundang- undangan," kata Mahyeldi. 

Ia berharap pemerintahan provinsi Sumatera barat dan pemerintahan kabupaten dan kota akan tetap mematuhi peraturan perundang- undangan.

"Kita sebagai negara hukum peraturan perundangan akan menjadi panglima atau acuan di dalam tindak pemerintahan dan kehidupan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Walhi Sumbar mendatangi KPK RI untuk mengusut reklamasi Danau Singkarak yang diduga potensi kerugian negara mencapai 3,3 miliar.
(ila)

Berita Terkait

Baca Juga