Kejari: Audit Dugaan Kasus Korupsi KONI Padang Lebih dari Rp3 Miliar

Kejari Audit Dugaan Kasus Korupsi KONI Padang Lebih dari Rp3 Miliar Ilustrasi

Covesia.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (28/3/2022), menggelar audit sementara kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang tahun anggaran 2018-2020. Dari hasil audit tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp3.099.000.000.

Keterangan tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Therry Gutama yang didampingi Kasi Intel Roni Saputra, Kamis (7/4/2022). Menurutnya, audit tersebut diketahui setelah digelarnya ekspos audit oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Barat (Sumbar).

“Kita mengimbau kepada tiga tersangka, yakni AS, DV dan N agar segera melakukan pengembalian kerugian negara. Hingga saat ini belum ada pengembalian kerugian negara dari tiga tersangka tersebut,” ujar Therry, ketika dikonfirmasi, Jumat (8/4/22)

Dia menegaskan, pihaknya masih menunggu dua alat bukti yang menyebutkan adanya keterlibatan mantan Ketua Umum PSP Padang yang saat ini menjabat Gubernur Sumbar, seperti keterangan Agus Suardi kepada awak media beberapa hari lalu.

“Kita tegaskan apabila memang ada dua alat bukti yang terkait dalam dugaan kasus ini, akan kami panggil mantan Ketua Umum PSP Padang pada masa itu. Namun hingga saat ini masih satu alat bukti pendukung,” ujar Therry.

Therry menambahkan, saat ini berkas perkara sedang dirampungkan untuk ke tahap selanjutnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilakukan tahap 1 perkara ini, yaitu dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ucapnya.

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai terlibatnya Mahyeldi sebagai ketua PSP waktu itu, dia menyerahkan ke pihak penyidik untuk menjawab.

“Kita jangan campur-adukkan antara politik dan hukum,” tegasnya.

Seperti diketahui, KONI Padang menerima bantuan hibah dari Pemko Padang. Bantuan dana hibah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan rincian pada Tahun 2018 sebesar Rp6.750.000.000, pada Tahun 2019 sebesar Rp7.458.200.000, dan Tahun 2020 sebesar Rp2.450.000.000.

Penyelidikan kasus ini dimulai 16 September 2021, setelah Kejari Padang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Padang. 

Lalu, setelah dilakukan pendalaman, Agus Suardi sebagai mantan bendahara umum PSP waktu itu mengatakan hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh ketua PSP masa itu yang tidak lain adalah Gubernur Sumatera Barat Sekarang Mahyeldi Ansharullah.

Reporter: Pariyadi Saputra

Berita Terkait

Baca Juga