Terlalu Intervensi Roda Birokrasi, Tupoksi ''Tim Sumbar Madani'' Jadi Sorotan

Terlalu Intervensi Roda Birokrasi Tupoksi Tim Sumbar Madani Jadi Sorotan Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra, Hidayat.

Covesia.com - Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai terlalu mengintervensi terhadap roda birokrasi di lingkungan OPD Sumbar. Hal itu menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), perihal tugas pokok dan fungsi tim tersebut.

"Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi pernah mengatakan salah satu fungsi TPSM membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita," kata Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Hidayat, ditulis Rabu (11/5/2022).

Hidayat melanjutkan, bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur. Tim tersebut tidak bisa langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. 

Di sisi lain, honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur. "Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur," katanya.

Dia berharap, keberadaan TPSM harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. "Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSM tidak hanya mengintervensi namun juga mengganggu jalannya roda birokrasi Pemprov," katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat, Novrizon mengatakan, menurut informasi yang dia terima keberadaan TPSM telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. 

"Bahkan mereka masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu," sebutnya. 

Dia melanjutkan, hal tersebut mesti dipertanyakan, di daerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu. "Harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini," ujarnya.

Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar beberapa waktu lalu, rapat itu yang memimpin adalah TPSM. 

"Itu sudah tidak benar, belum saat pertemuan di Hotel Balairung Jakarta salah satu dari mereka memaki dengan kasar pengelola hotel," ungkapnya. 

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri mengungkapkan, belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim tersebut. Anggota TPSM, katanya, memang diberikan SK oleh Gubernur mahyeldi, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama. 

Sementara, honor anggota TPSM tidak dianggarkan, namun belum jelas sumbernya hingga sekarang. 

(ila/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga