Nama Mahyeldi Terseret Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Pakar: Wajib Jadi Saksi

Nama Mahyeldi Terseret Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Padang Pakar Wajib Jadi Saksi Pakar Hukum Universitas Andalas, Prof. Elwi Danil

Covesia.com - Mantan Ketua KONI Kota Padang, Agus Suardi menyeret nama mantan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah yang kini menjabat Gubernur Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi dana KONI Kota Padang.

Menurut Agus, melalui kuasa hukumnya, Putri Deyesi Rizki, mengatakan bahwa Mahyeldi terlibat dalam proses mendapatkan bantuan dana hibah dari APBD Kota Padang untuk PSP Padang.

"Mahyeldi selaku Wali Kota Padang mendisposisi permohonan-permohonan tersebut dengan kata 'setuju dibantu' kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Supaya tidak dipangkas oleh Gubernur Sumatera Barat, dana hibah tersebut dititipkan di KONI Kota Padang. Parahnya lagi, di anggaran KONI Kota Padang tidak ada nomenklatur atau mata anggaran bantuan dana hibah untuk PSP Padang," ungkap Putri dalam keterangannya.

Pakar Hukum Universitas Andalas, Prof. Elwi Danil menjelaskan terkait kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Sumbar tersebut. Menurutnya, dalam konstitusi telah diatur bahwa setiap warga negara yang terlibat dalam kasus pidana berkewajiban menjadi saksi. 

Hal itu tidak menutup kemungkinan status gubernur menjadi saksi dalam kasus tersebut. "Saya tidak terlalu mengikuti kasusnya. Jadi, kalau ditanya Mahyeldi terlibat atau tidak saya juga tidak bisa memberikan pernyataan seperti itu, namun dari segi hukum apabila namanya terlibat dalam kasus pidana maka orang itu berkewajiban menjadi saksi," jelas Elwi.

Menurut Elwi, memberikan kesaksian dalam sebuah kasus merupakan kewajiban konstitusi bagi setiap warga negara. "Kalau diminta jadi saksi wajib hadir memberikan kesaksian apapun jabatan mereka, termasuk gubernur," jelas Elwi.

Baca juga: Namanya Diseret Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Ini Kata Mahyeldi

Saat ini, Elwi meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut. 

"Mengenai status tersangka itu merupakan bagian penegak hukum, sejauh mana keterlibatan pihak-pihak dalam kasus tersebut," lanjutnya.

Mengenai stigma yang beredar di masyarakat bahwa pejabat tidak bisa dijadikan tersangka selama masa menjabat, menurut Elwi, hal itu tidak benar. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum disebut "equality before the law."

"Tidak ada stigma seperti itu, semuanya sama di mata hukum, tidak terkecuali pejabat tinggi, menteri, maupun gubernur," lanjutnya.

Walaupun demikian, tutur Elwi, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada penegak hukum untuk menjelaskan keberadaan duduk perkara kasus tersebut. "Penegak hukum harus menjelaskan duduk perkara kasus ke masyarakat, kalau terlibat katakan ya, kalau tidak katakan tidak," tutur Elwi.

Elwi berharap penegak hukum dapat bersikap andil agar pemeriksaan kasus ini berjalan dengan lancar dan ditemukan titik terang.

(pyd/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga