Dinonaktifkan Sementara karena Diduga Langgar PP No. 53, Sekda Padang Amasrul Angkat Bicara

0
2448
Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul.

Covesia.com – Wali Kota Padang Hendri Septa menonaktifkan sementara Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul. Hal tersebut karena dia dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Terkait hal itu, Amasrul angkat bicara. Dia menegaskan tidak ada melanggarkan PP yang dimaksud.

“Kalau alasan Wali Kota menonaktifkan saya karena menilai saya melanggar PP 53, Padahal saya sama sekali tidak melanggar hal tersebut,” ungkap Amasrul di Padang, Selasa (3/8/2021).

Amasrul menjelaskan bahwa dirinya dinilai melanggar karena tidak mau tandatangani surat orang yang dimutasi. “Bagi saya mutasi itu salah prosedur, melanggar PP 11 Tahun 2017,” ujarnya.

Menurutnya, setiap pejabat tinggi pratama yang dilakukan rotasi mutasi dan promosi harus dapat izin dari KASN. Waktu itu dilakukan, katanya, belum ada izin dari KASN belum ada seleksi terbuka.

“Pak Wali melantik orang tersebut tapi saya tidak mau tanda tangan,” jelasnya.

Amasrul mengatakan, untuk Bappeda ke staf ahli harus ada rekomendasi dulu. “Boleh dipindahkan tapi harus ada KASN, dari inspektur ke staf ahli juga harus ada izin Gubernur berdasarkan PP 72 2019,” terangnya.

Terkait dirinya yang dinonaktifkan sementara, Amasrul akan melakukan somasi karena dia menilai dirinya tidak melanggar PP No 53.

Dia mengatakan, PP Nomor 53 ada larangan ada kewajiban, banyak pasal ada 51 pasal. “Kalau pasal yang saya dinilai melanggarnya itu terkait tidak menghormati negara dan martabat PNS.”

“Karena melindungi itu, kita lakukan ini. Wali Kota tak boleh memindahkan tanpa prosedur,” imbuhnya.

Di akhir, Amasrul menyampaikan harapannya agar Wali Kota mengikuti Perundang-undangan yang ada. “Masalah jabatan itu amanah,” pungkasnya.

(ila/rdk)