BerandaNewsKapolda Sumsel Ungkap Awal Mula Kena 'Prank' Hibah Rp 2 T Keluarga...

Kapolda Sumsel Ungkap Awal Mula Kena ‘Prank’ Hibah Rp 2 T Keluarga Akidi Tio Hingga Minta Maaf

- Advertisement -

Covesia.com – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri mengungkapkan bagaimana cerita awalnya hibah dana bantuan Covid-19 dari keluarga Akidi Tio untuk warga Sumsel yang menjadi polemik saat ini.

Irjen Eko Indra Heri mengatakan dirinya mengakui polemik hibah bodong tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatiannya saat mendapatkan informasi awal.

“Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya selaku individu ketika mendapat informasi awal dari Kadiskes. Bilang mau ada sumbangan dari keluarga Akidi yang disampaikan Prof Hardi,” kata Eko dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel yang dikutip Covesia.com dari Detik.com, Kamis (5/8/2021).

Eko menyebut dirinya mengenal dekat dan saat ini sama-sama bertugas di Satgas COVID-19 dengan Kadiskes sehingga yakin soal dana bantuan tersebut. Dia kemudian menyebut bantuan itu dijanjikan untuk masyarakat Sumsel.

“Saya pikir Kadiskes karena berada dalam kesatuan yang sama. Dia datang kepada saya, bilang mau menyumbangkan secara pribadi untuk masyarakat di Sumatera Selatan dalam penanggulangan COVID-19 dan kesehatan,” katanya.

“Saya tanya ini untuk saya atau Kapolda. Dia katakan ini pribadi, khususnya untuk masyarakat Sumatera Selatan,” sambung Eko.

Setelah itu, kata Eko, akhirnya diagendakan penyerahan bantuan secara simbolis di Mapolda Sumsel. Eko kemudian mengundang perwakilan masyarakat dan Forokopimda untuk menyaksikan.

“Ini harus ditrasparansikan, itulah kenapa saat penyerahan semua Forkopimda hadir. Saya cek ada tidak dananya, katanya sedang diurus dan sampai sekarang belum ada,” katanya.

Minta Maaf

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri meminta maaf ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran pejabat utama Mabes Polri karena sumbangan ini berujung polemik. Dia mengaku salah karena tidak teliti dengan bantuan yang diberikan sehingga menimbulkan kegaduhan.

“Secara pribadi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya jelas kepada bapak Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, anggota Polri se-Indonesia dan masyarakat Sumatera Selatan,” kata Eko membuka konferensi pers di Polda Sumsel, Kamis (5/8/2021).

Dia juga minta maaf kepada tokoh agama, Gubernur Sumsel Herman Deru hingga Danrem Garuda Dempo, Brigjen TNI Agus karena ikut terlibat dalam kasus tersebut.

“Tokoh agama, gubernur dan danrem yang ikut terlibat dalam kegaduhan ini,” imbuh Kapolda.

Selain itu, Eko mengaku mengenal Akidi Tio dan anak pertama Akidi ketika dirinya bertugas di Aceh Timur. Namun, dia mengaku tak mengenal dekat Heryanty, yang merupakan perwakilan keluarga Akidi Tio, saat penyerahan batuan secara simbolis.

Pemberian donasi Rp 2 triliun oleh keluarga mendiang Akidi Tio untuk penanganan COVID-19 di Sumsel itu menjadi polemik. Dana yang dijanjikan itu ternyata tidak ada karena saldo tidak mencukupi.

Mabes Polri kemudian mengirim tim untuk memeriksa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri yang menerima secara simbolis bantuan itu dari anak Akidi Tio, Heryanty, pada Senin (26/7).

“Berkaitan dengan Kapolda Sumsel, ini dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal, yaitu dari Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Div Propam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers virtual, Rabu (4/8).

Argo menjelaskan Mabes Polri ingin mengetahui peristiwa itu secara jelas dengan mengklarifikasi Irjen Eko. Pemeriksaan akan dilakukan secara internal.

“Ya tentunya kami ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana dan itu ranah daripada klarifikasi internal,” tuturnya.

Polisi telah memeriksa anak Akidi Tio, Heryanty, pada Senin (2/8). Dari pemeriksaan itu, diketahui dana Rp 2 triliun yang dijanjikan tidak ada.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah melakukan analisis dan pemeriksaan terkait janji donasi Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. PPATK menyimpulkan bilyet giro Rp 2 triliun itu tidak ada alias bodong.

“Sampai dengan hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8).

(detik.com)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
- Advertisement -
Berita Terkait
Lainnya
- Advertisement -