DPD RI Dorong Pemkab Pasbar Perhatikan Kepentingan Masyarakat Repatrian Suriname

DPD RI Dorong Pemkab Pasbar Perhatikan Kepentingan Masyarakat Repatrian Suriname

Covesia.com - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan rapat dengar pendapat terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat Repatrian Suriname Jorong Tongar, Kabupaten Pasaman Barat. Hal itu berkaitan dengan sengketa pengembalian hak pemilikan tanah repatrian Suriname di Tongar.

Wakil ketua DPD RI Asyera Respati A Wundalero mengatakan penyelesaian kasus tanah masyarakat repatrian Suriname karena kurang kooperatifnya pihak perusahaan.

"DPD RI dalam hal ini sifatnya membantu mediasi. Diharapkan Pemkab Pasbar akan fasilitasi pertemuan dengan semua pihak terkait dan melaporkan perkembangan BAP DPR RI,"ungkapnya di Auditoriun Gubernuran, Kamis (23/6/2022).

Rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan pihak terkait sayangnya tidak dihadiri oleh ketua BPN dan juga pihak perusahaan.

Sementara itu, Anggota DPD RI yang lainnya Alirman Sori mengatakan pihaknya ingin memastikan persoalan ini cepat selesai dan mencari solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan. Sebab warga Suriname di Pasbar adalah warga negara kita juga.

Namun tampaknya permasalahan tersebut belum juga menemukan solusi karena perusahaan yang bersangkutan tidak datang walaupun sudah diundang.

Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menyebutkan kondisi di lapangan ada 42 persoalan tanah di Pasbar. Ada perusahaan besar membuka lahan menjanjikan bahan plasma, tapi janji belum ditepati dan sebagainya.

"Dari beberapa catatan diakadan pertemuan yang sama, namum dokumen yang kita harapkan belum kunjung ada sehingga tahap berikutnya belum dapat kita laksanakan,"jelasnya.

Ia menyebutkan pemkab Pasbar siap menyelesaikan semua persoalan, kami mohon jangan terlalu  interval, kita berharap segera selesai.

Sementara itu Keluarga Besar Suriname (KBS) Tongar Pasaman Barat diwakili, Fridrik menyampaikan lahan tersebut sekarang tidak ada yang kosong. 

“Banyak yang dimanfaatkan perusahaan, tetapi nama perusahaannya berganti-ganti, namun perusahaan itu tidak pernah menunjukkan dokumen kepemilikan,"jelasnya.

Ia menjelaskan Repatrian Suriname sampai pada 1953 di Teluk Bayur. Kemudian ditempatkan di Pasaman Barat. Pada tahun itu juga diserahkan tanah untuk 300 kk atau 1000 jiwa disediakan lahan 2.500 lahan dan dijadikan hak turun temurun. 

Lalu PRRI  1957-1959, para transmigran tetap bertahan di tempat dan sebagian ada yang merantau. Tahun 1968 ada penambahan transmigran dari Jawa sebanyak 101 KK.

 Tahun 1986-1987 masuk CV Tunas Rimba Raya (TRR) dipimpin Edi Hartono untuk menyewa lahan guna digarap tanaman ubi dengan sewa tanah Rp15 ribu per hektare yang dibayar setelah panen. Sekarang TRR menguasai lahan 280 hektar. Artinya dia menjual 400 hektar dan tinggal 280 hektar lagi.

Di tengah jalan terjadi silang pendapat antara masyarakat dengan Tunas Rimba Raya. Kemudian, sekarang masyarakat menuntut bahwa tanah itu masuk ulayat Nagari Aia Gadang. Tanah tersebut sekarang ini ada yang dipegang oleh kelompok tani dan sebagian ada yang dikuasai masyarakat.

1995 sampai sekarang tidak ada kejelasan. "Kita berharap pemerintah hadir, jangan biarkan, takut kami salah langkah. Kami tidak melakukan aksi, kami menunggu tindakan pemerintah,"ujarnya.

"Tuntutan kami, sipatnya kami tidak keras, tolong bantu kami,"pungkasnya.
(ila)


Berita Terkait

Baca Juga