WWC Nurani Perempuan dan LBH Padang Soroti Dibebaskannya Predator Anak oleh PN Padang

WWC Nurani Perempuan dan LBH Padang Soroti Dibebaskannya Predator Anak oleh PN Padang Direktur WCC Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti (jilbab pink) dalam keterangan persnya, Jumat (24/6/2022).

Covesia.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak  dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan dalih pelaku tidak bersalah pada Rabu (8/6/2022).

Terdakwa ditahan atas pelecehan seksual terhadap dua orang anak pada 7 September 2021, lalu putusan dibebaskan dibacakan Hakim dalam sidang yang digelar PN Padang (8/6/2022) dan terdakwa dibebaskan pada hari itu juga. 

Menanggapi hal tersebut, WCC Nurani Perempuan bersama dengan LBH Padang turut menyoroti putusan kasus tersebut.

"Terdakwa ditahan oleh Kepolisian pada 7 September 2021, lalu di pindahkan ke kejaksaan pada Januari, barulah di sidang pengadilan pada bulan Maret," ungkap Direktur WCC Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti, dalam keterangan persnya, Jumat (24/6/2022).

Pihak Nurani Perempuan sangat menyayangkan putusan hakim tersebut. Rahmi menyebut putusan ini termasuk pertama kali menjadi putusan tidak masuk akal semenjak Nurani berdiri dari Tahun 2017-2021.

"Kami sudah menerima 300 laporan kasus seksual, ada 5-9 kasus seksual setiap tahunnya yang sampai ke persidangan. Namun ini putusan paling buruk di Peradilan Sumatera Barat untuk kasus pelecehan seksual," pungkasnya.

Menurut Nurani Perempuan, putusan didasari oleh logika hukum yang salah, sebab dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi ahli yaitu Dokter dan Psikolog, serta 3 orang saksi lainnya. Namun, majelis hakim menolak semua keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli.

Penolakan tersebut tertuang dalam salinan putusan pidana nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pdg.

Selanjutnya, keterangan anak tidak diterima majelis hakim. Sedangkan keterangan anak merupakan bukti petunjuk, yang ikut dikuatkan oleh keterangan ahli yang menjabarkan sesuai keilmuannya sehingga terjalin jawaban yang berkesinambungan.

"Sesuai Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang intinya keterangan anak dan ahli diperlukan. Namun ditolak majelis hakim," jelasnya. 

Sementara itu, majelis hakim membenarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa yang dihadirkan oleh PH terdakwa. Saksi tersebut merupakan orang tua dari terdakwa. 

Sedangkan menurut Pasal 168 KUHAP pada intinya saksi-saksi sedarah dan atau semenda dengan Terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana.

Fakta logika hukum sesat lainnya, dalam persidangan korban diminta untuk mempraktekkan kejadian di dalam ruang sidang, yang akan berdampak terhadap psikis korban. 

Fakta ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 4 Poin d.

Rahmi menegaskan bahwa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) nomor 12 tahun 2022 sudah disahkan presiden. Namun, faktanya korban masih sulit mendapat keadilan. 

"UU TPKS sudah disahkan tetapi hak korban masih sulit dipenuhi," tegasnya.

Rahmi mengungkapkan pihaknya akan terus berjuang bersama dengan LBH Padang agar kasus ini bisa ditindaklanjuti.

Selain itu, kedua lembaga ini juga meminta dan mendesak agar Mahkamah Agung dapat menerima kasasi JPU dan mencabut putusan lepas serta menjatuhkan hukuman kepada Pelaku.

"Kami juga melaporkan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk diperiksa mengenai integritasnya, karena putusan ini sarat akan logika yang salah tentunya menjadi tanda Tanya yang serius serta kecurigaan yang besar, apa yang sebenarnya terjadi?," ungkapnya.

Untuk kondisi korban, Rahmi meminta keluarga korban untuk menjauhkan korban dari terdakwa agar tidak terjadi gangguan baik psikis maupun fisik dari terdakwa. 

"Saat ini kami tidak mengirim korban ke rumah aman, namun kami minta ke keluarga untuk menjauh dari terdakwa menghindari hal yang tidak diinginkan," sebutnya.

Sementara Advokat Publik LBH Padang, Decthree Ranti Putri menyebut Majelis Hakim telah mencatat sejarah buruk dalam penegakan hukum kasus Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Padang.

“Putusan bebas ini merupakan plot twist setelah UU TPKS disahkan," jelasnya.

Menurut Ranti, pada UU TPKS disebutkan bahwa keterangan saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya.

Namun, dalam praktiknya, Majelis Hakim menolak keterangan saksi korban dan keterangan korban. Sebaliknya, Majelis Hakim menerima keterangan saksi sedarah dengan Terdakwa. 

"Yang jelas bertentangan dengan Pasal 168 KUHAP, hakim juga berdalih dengan tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar bersalah telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak," jelasnya.

Ranti juga menambahkan bahwa perspektif Hakim harus diperbaiki mengenai pemahaman tindakan cabul/pelecehan seksual.

"Kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak melulu meninggalkan bekas luka secara fisik yang terlihat oleh mata, bekas luka yang pasti terjadi adalah bekas luka psikis dan ini hanya mampu dijelaskan oleh ahli psikolog yang keterangannya telah di tolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini," tutupnya.

(adi) 

Berita Terkait

Baca Juga