Kasus ''Mark Up'' Nilai di SMPN di Padang Berbuah Surat Terbuka untuk Gubernur Sumbar

Kasus Mark Up Nilai di SMPN di Padang Berbuah Surat Terbuka untuk Gubernur Sumbar

Covesia.com - Salah seorang wali siswa mengeluh terkait temuan "mark up" nilai yang dilakukan oleh oknum guru di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang. Keluhan ini disampaikan dalam bentuk surat terbuka oleh Nursyirwan Effendi kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (25/6/22).

Dalam keluhan tersebut, dia mengaku anaknya menjadi korban sistem dan kecurangan akibat "mark up" nilai, sehingga anaknya tidak bisa mendaftar melalui jalur prestasi di SMA favoritnya.

Dikatakan Nursyirwan, anaknya merupakan lulusan SMP Negeri 8 Padang memiliki nilai rata-rata rapor 93,44. Pada tanggal 24 Juni, Dia mengetahui kabar bahwa ada kasus pendongkrakan nilai, yang diketahui ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait.

"Pada tanggal 25 Juni 2022, kami kaget karena telah terjadi perubahan ranking di kedua SMA tersebut yang cukup drastis. Sekitar 19 anak yang nilainya tinggi di daftar perankingan Pendaftaran SMA 1 Padang, dan 6 orang di SMA 10 Padang, hilang dari daftar. Kami duga adalah mereka yang berkait dengan kasus pendongkrakan nilai," tulisnya.

Dia mengaku sangat kecewa, karena peristiwa ini merugikan anaknya. Menurutnya, pihaknya menjadi korban atas kasus tersebut.

"Kami orang tua sudah mati-matian berusaha mempersiapkan anak kami 3 tahun sekolah di SMP 8 untuk mendapatkan nilai yang terbaik, agar Impiannya di sekolah salah satu kedua SMA tersebut tercapai," sambungnya.

Selain itu, dia mengatakan kejadian ini berdampak terhadap psikologis anaknya, dikarenakan impiannya gagal mencapai sekolah favorit.

"Kami sebagai orang tua, mengkhawatirkan anak kami apabila tetap menjalankan studi di SMA yang tidak menjadi impian dan keinginannya, mengalami tekanan psikologis," tulisnya.

Dia berharap agar Dinas Pendidikan Sumatera Barat menunda pengumuman kelulusan. Selain itu, Dia meminta agar Dinas Pendidikan Sumbar memberikan kesempatan untuk mendaftar ulang melalui sistem daring ini, karena dirinya yakin anaknya dapat masuk dalam kompetesi prestasi nilai rapor.

Namun, saat dikonfirmasi oleh Covesia.com terkait surat terbuka yang diajukannya kepada Gubernur Sumbar, Nursyirwan Effendi mengatakan belum bisa berbicara terlalu banyak, dikarenakan keadaan yang belum kondusif.

"Nanti saya bicara saat keadaan sudah kondusif," katanya singkat saat dihubungi Covesia.com, Selasa (28/6/22).

Tanggapan Pihak SMPN 1 Padang 

Di tempat terpisah saat Covesia.com mengunjungi SMPN 1 Padang untuk meminta keterangan dari wali kelas, tidak ditemukan saru orang pun wali kelas kelas 9 di sana.

Namun salah seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan menyesalkan sikap kepala sekolah yang seakan-akan menyalahkan wali kelas.

"Sebanyak itu kerjaan wali kelas masa kepala sekolah tidak mengetahuinya," ujarnya, kepada Covesia.com di ruang guru SMPN 1 Padang, Selasa.

Dia juga mengeluh dengan kata-kata satire yang mengatakan "mungkin memang wali kelas kelas 9 terlalu nakal tidak mendengarkan kepala sekolah," katanya.

Sebelumnya, kepala Sekolah SMPN 1 Padang mengatakan "mark up" nilai tersebut dilakukan oleh wali kelas di 8 kelas siswa kelas 7. Mski demikian, dia berkilah bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya selaku kepala sekolah. 

"Sebenarnya ini sudah dilarang, namun tanpa sengetahuan saya, wali kelas melakukan 'mark up' nilai, dan kita telah melakukan pelarangan," ujarnya.

Berita Terkait

Baca Juga