Sumbar Dilanda 684 Kali Bencana Alam Sepanjang Tahun 2021

Sumbar Dilanda 684 Kali Bencana Alam Sepanjang Tahun 2021 Istimewa

Covesia.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat setidaknya 684 bencana alam terjadi sepanjang tahun 2021 di berbagai daerah di Sumatera Barat (Sumbar). Bencana tersebut didominasi puting beliung dan banjir.

Kepala BPBD Sumbar, Jumaidi mengatakan bencana berdampak pada 1.665 jiwa dan 1.186 KK serta 87 unit bangunan rumah dengan total kerugian mencapai Rp12,4 miliar lebih.

"BPBD menjalankan langkah-langkah penanganan kebencanaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) bersama dengan institusi terkait. Diantaranya penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga pemulihan sarana dan prasarana vital," ungkap Jumaidi ditulis, Sabtu (2/7/2022).

Untuk penganggaran, kata Jumaidi selain dana BTT, kalau ada SK tanggap darurat, maka untuk bencana yang lain disupport oleh provinsi dalam bentuk logistik dan sarana prasana lain sesuai jenis bencananya. 

"Support provinsi tersebut baik oleh BPBD, Dinsos, BMCKTR, PSDA, Balai Sungai, Baznas dan lain-lain," jelasnya.

Namun, lanjut Jumaidi, Itu tidak berlaku untuk semua bencana, tergantung skalanya, apakah ringan, sedang atau berat. 

"Kalau bencana itu ringan dan bisa hanya diatasi setingkat kecamatan atau kabupaten dan kota tentu itu sudah teratasi oleh daerah masing-masing. Data 684 bencana tahun 2021 itu adalah akumulasi kejadian ringan, sedang dan berat," jelasnya.

Sementara itu, terkait bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur, mengungkapkan, Pemprov Sumbar telah melakukan pendampingan terhadap dua kabupaten tersebut dalam melakukan pendataan kerusakan baik pemukiman, insfrastruktur maupun sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

"Dalam hal ini yang sudah selesai pendataannya dan sudah selesai di verifikasi adalah Kabupaten Pasaman sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu proses finalisasi verifikasi data berupa kelengkapan by name by addres," ujar Rumainur.

Selanjutnya, juga telah dilakukan pendampingan dalam proses rencana pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) yang disusun oleh masing-masing kabupaten yang merupakan bagian dari Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang menjadi dasar rekomendasi Gubernur Sumatera Barat untuk pengajuan bantuan rehabilitasi ke tingkat pusat (BNPB dan Kementrian terkait).

"Langkah lainnya adalah pendampingan dan koordinasi dalam pembangunan Huntara (Hunian Sementara) yang banyak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Sedangkan pembangunan Huntap (Hunian Tetap) akan dibantu oleh BNPB dan telah dilakukan persentasi kesiapan oleh Pemkab Pasaman di BNPB dan kementrian PU yang didampingi oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten Pasaman Barat masih dalam proses penetapan SK Huntap," sambung Rumainur.

(lia)

Berita Terkait

Baca Juga