Terkait Mobil Dinas Baru Gubernur dan Wagub Sumbar, Sosiolog: Sah di Mata Hukum Tapi Nirkemanusiaan

0
3714
Mobil dinas baru, Wagub Sumbar Audy Joinaldy. Foto: Laila Marni

Covesia.com – Sosiolog Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang, Muhammad Taufik turut mengemukakan pendapatnya terkait mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang dibeli saat pandemi COVID-19. Menurutnya, membeli mobil dinas baru saat ini meski sah secara hukum, tapi nirkemanusiaan.

“Keputusan untuk membeli mobil dinas adalah sah secara hukum tapi nirkemanusiaan. Sebab dibeli saat kondisi masyarakat seperti sekarang,” ungkap Taufik saat dihubungi Covesia.com, Selasa (17/8/2021).

Menurutnya, jika pembelian mobil dinas itu dibatalkan atau ditunda akan lebih menyentuh masyarakat.

“Kalau dilihat dari pernyataan pejabat terkait, bahwa pembelian mobil dinas sudah dianggarkan dari APBD. Namun persoalannya, apakah mesti membeli mobil dinas di keadaan seperti sekarang,” ujarnya.

Baca juga: Pengadaan Mobil Dinas Baru Dikritik, Ini Tanggapan Wagub Audy Joinaldy

Dia berpendapat bahwa mengambil sebuah kebijakan tanpa memikirkan keadaan sosial masyarakat bisa dikatakan sebagai korupsi secara politik. Jadi korupsi dalam artian luas, katanya.

“Harusnya dipertimbangkan dalam situasi sekarang. Pemerintah membeli mobil padahal tidak urgensinya. Apakah tidak bisa diundur sampai tahun depan,” imbuhnya.

Terkait alasan Gubernur dan Wwakil Gubernur sudah merecofusing anggaran mobil tersebut dari Rp3 milair menjadi Rp2 miliar, Taufik menilai itu bukan recofusing melainkan pengurangan saja.

Taufik menambahkan, sah-sah saja jika pejabat membeli mobil dinas baru, tapi momentumnya tidak pas. Kata dia, masyarakat sedang menjerit dengan keadaan, mereka butuh sembako sementara pejabatnya malah punya kendaraan baru.

“Kalau mobilnya sudah terbeli, ya tidak mungkin dijual lagi. Tapi dari hal itu kita bisa melihat sentivitas pemimpin kita,” imbuhnya.

Dia kembali menegaskan kalau korupsi tidak melulu soal material atau merugikan keuangan negara.
“Ada juga korupsi politik yang mengambil kebijakan tanpa melihat kondisi masyarakat,” pungkasnya.

(ila/rdk)