DPR RI: UU Provinsi Sumbar Tidak Mengkerdilkan Budaya Mentawai

DPR RI UU Provinsi Sumbar Tidak Mengkerdilkan Budaya Mentawai Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Guspardi Gaus (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Aliansi Mentawai bersatu meminta DPR RI merevisi kembali UU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai mengkerdilkan adat dan kebudayaan mentawai yang juga merupakan bagian dari Sumbar.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk di kantor Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Senin (1/8/22).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Guspardi Gaus yang sekaligus berperan dalam pembuatan UU Provinsi Sumbar menegaskan bahwa UU tersebut tidak mengkerdilkan kebudayaan Mentawai.

"Kami tidak pernah berniat meninggalkan etnis lain di Sumbar, termasuk etnis Mentawai. Jadi istilah mengkerdilkan itu tidak ada," ungkapnya melalui sambungan telpon, Kamis (4/8/2022).

Guspardi juga menegaskan dalam pembuatan UU sudah melalui pemikiran panjang dan melihat keberagaman yang ada.

"Kita menyusun UU memperhatikan keberagaman etnis di Sumbar. Saya domisili Kota Padang. Saya juga sering ke Mentawai dan tahu persis kebudayaan Mentawai," jelasnya.

Guspardi mengungkapkan dalam pembuatan UU juga dibahas oleh sembilan fraksi di di Komisi II DPR RI yang berasal dari berbagai daerah pemilihan di Indonesia bersama dengan pemerintah pusat.

"Kita membahas secara bersama, tidak mungkin kita mengabaikan etnis lain yang ada di Sumbar," tegasnya.

Dijelaskan Guspardi, dalam Pasal 3 Ayat 1 UU tentang Provinsi Sumbar sudah dinyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu daerah di Sumbar.

Namun, permasalahan yang muncul yaitu dalam memaknai Pasal 5 Ayat 3 UU Provinsi Sumbar. 

Bunyi pasal tersebut, “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat."

Dalam Pasal 5 Ayat 3 memiliki dua makna. Pertama menegaskan bahwa Sumbar dengan mayoritas Minangkabau memiliki filosofi "adat basandi syara' dan syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku".

Sementara adat dan kebudayaan Mentawai terdapat di makna kedua dalam kalimat "kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat".

"Semuanya sudah tercakup untuk segala etnis dalam kalimat di ayat 3 itu. Jangan terpaku ke kalimat adat basandi syara’ itu saja," terangnya.

Guspardi tidak menampik UU yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI sering menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. 

Namun, lanjut dia, pihak yang kontra terhadap UU Sumbar dapat mengajukan permohonan uji materi atau judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau memang belum puas dengan UU itu, aspirasi penambahan poin tentang Kepulauan Mentawai bisa diajukan judisial reviewnya ke MK," imbuhnya.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga