Warga Padang Siap Hadapi Banding Pemerintah Terkait Putusan PN Soal Pembayaran Hutang Negara

Warga Padang Siap Hadapi Banding Pemerintah Terkait Putusan PN Soal Pembayaran Hutang Negara Foto: Pariyadi Saputra/Covesia.com

Covesia.com - Pemerintah dikabarkan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Padang yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera membayarkan utang negara di tahun 1950.

"Informasi yang saya dapatkan dari Pak Sekjen (Kemenkeu Heru Pambudi), pemerintah akan mengajukan banding. Itu yang saya dapat informasi dari Pak Sekjen," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam Bincang Bareng DJKN, Jumat (16/9/2022).

Menanggapi hal demikian Kuasa hukum Hardjanto Tutik, Amiziduhu Mendrofa saat ditemui di PN Padang, Rabu (21/9/2022) mengatakan pihak keluarga siap menghadapi banding dari pemerintah pusat jika memang benar dilayangkan kuasa hukum pemerintah.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan mengharuskan pemerintah membayar hutang sebesar Rp 62 Miliar kepada Hardjanto Tutik selaku ahli waris dari orangtuanya Lim Tjiang Poan yang meminjamkan hutang kepada negara pada tahun 1950 silam.

Lebih lanjut Mendrofa mengatakan seharusnya dari pemerintah sendiri tidak ada alasan lagi terkait dengan realisasi putusan PN Padang yang mengharuskan pemerintah membayarkan hutang kepada kliennya tersebut.

"Pertimbangan hukum perdata yang menyatakan hutang tersebut kadaluarsa tidak ada sehingga apapun dalih-dalih yang akan disampaikan pihak pembanding kuasa hukum akan siap menanggapi hal tersebut," jelasnya.

“Kuasa hukum pemerintah dalam persidangan mengakui bahwa keberadaan hutang tersebut memang benar ada namun mereka selalu berdalih bahwa hutang tersebut telah kadaluarsa sedangkan didalam hukum perdata kadaluarsa itu tidak ada,” sambungnya.

Jika ini terus berlarut-larut, lanjut Mendrofa tentunya pemerintah tidak akan baik dimata publik. Ia mengatakan seharusnya pemerintah sadar dan harus membayar hutang tersebut.

“Tidak ada yang dapat menghapuskan hutang tersebut terkecuali ada perjanjiang mengenai hal tersebut telah dibuat seperti apabila jika tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu maka hutang tersebut dinyatakan hangus, namun kenyataannya tidak seperti demikian,” ucapnya.

Mendrofa menegaskan dalam perjanjian tersebut hutang akan dinyatakan tidak berlaku apabila sudah ada pembayaran.

“Namun hingga kini pemerintah masih belum melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut," imbuhnya.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga