OTT Hakim Agung, Perhimpunan Advokat di Padang Menuntut Ketua MA untuk Mundur

OTT Hakim Agung Perhimpunan Advokat di Padang Menuntut Ketua MA untuk Mundur Ilustrasi (Sumber: Antara)

Covesia.com - DPC Peradi Padang mendukung secara penuh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Hal ini terkait beberapa orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang diamankan akibat mafia peradilan. Salah satunya disebut hakim agung. 

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Padang, Miko Kamal mengatakan, kejadian tersebut menuntut KPK harus lebih ketat dalam membersihkan jajaran Mahkamah Agung dari para pelaku mafia peradilan.

"DPC Peradi Padang mendukung sepenuhnya OTT yang dilakukan KPK mulai dari MA, pengadilan tinggi sampai pengadilan negeri/tun/agama. Sebaiknya KPK harus lebih tegas dalam pembersihan mafia," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima covesia.com, Jumat (23/9/2022).

Miko menyebut keberadaan mafia peradilan sangat mengkhawatirkan sekaligus menyedihkan. Sebab hakim MA yang berperan sebagai gawang keadilan Indonesia menjadi tempat beberapa oknum untuk mempermainkan keadilan itu.

"Ini berarti praktik mafia peradilan di lingkungan MA masih eksis. Meskipun ada pembersihan beberapa tahun belakang, namun kemunculan ini sebagai bukti bahwa upaya pembersihan hanya lips service saja," terangnya.

Miko menduga praktik mafia peradilan di tingkat bawah (pengadilan tinggi, pengadilan negeri/tun/agama) terjadi secara masif. Apalagi jajaran tersebut memiliki sistem pengawasan yang lebih longgar dari MA.

"OTT ini menjadi potret praktik mafia, sebab di MA saja dengan keamanan tinggi praktik mafia masih saja berlangsung, sedangkan keamanan di tingkat sana lebih ketat. Apalagi praktik mafia peradilan di tingkat bawahnya yang memiliki kemanan longgar," jelasnya.

Miko menerangkan praktik mafia di tingkat pengadilan tinggi, pengadilan negeri/tun/agama dapat ditelusuri dengan praktik yang sering dimainkan mafia peradilan.

Praktik yang sering dilakukan yakni penundaan sidang dengan alasan yang dibuat-buat atau tidak masuk akal.  Biasanya pihak yang berperkara (terutama perkara perdata) dikondisikan untuk melakukan sesuatu agar proses persidangan berjalan sebagaimana harusnya (cepat dan sederhana).

"Dalam perkara pidana itu ada momen penahanan atau penangguhan penahanan dijadikan oleh oknum dalam mendapat uang haram dari pihak-pihak terkait," ujarnya.

Selain itu, ada penundaan pembacaan putusan. Momen ini sering digunakan mafia untuk menunggu pihak yang mau menyuap hakim baik secara langsung maupun melalui pihak-pihak lainnya seperti panitera atau panitera pengganti.

Ada juga praktik dengan mempermainkan eksekusi. Pihak yang sudah memenangi perkara harus membayar jauh lebih banyak dari biaya yang sebenarnya dalam rangka mendapatkan haknya. Dalam konteks ini, lakon utama mafia peradilan adalah juru sita pengadilan.

Tidak hanya itu, PC Peradi Padang juga menuntut ketua MA untuk segera mundur dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

"OTT ini membuktikan bahwa Ketua MA sudah gagal menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya," tuturnya.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga