Ancam Ekosistem Mangrove, Masyarakat Padang Pariaman Tolak Pembukaan Tambak Udang

Ancam Ekosistem Mangrove Masyarakat Padang Pariaman Tolak Pembukaan Tambak Udang Sumber: WALHI Sumbar

Covesia.com - Rencana pembukaan lahan tambak udang di Nagari Gasan Gadang dan Malai V Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh masyarakat. Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup, WALHI Sumbar, Tommy Adam mengatakan, penolakan tersebut dikarenakan tambak udang akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem mangrove dan biota laut yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

"Pada 23 September 2022 kami mengunjungi masyarakat di Muara Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai V Suku. Mereka menyatakan dengan tegas menolak tambak udang baru di lokasi tersebut," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima covesia.com, Selasa (27/9/2022).

Tommy mengatakan, tambak udang dapat membuat eksistensi ekosistem mangrove mengalami penurunan dari segi kualitas dan kuantitas. Selain itu juga menimbulkan polusi udara dan kesehatan masyarakat.

Diketahui berdasarkan analisis WALHI Sumbar,  luas ekosistem mangrove di Muara Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai V Suku seluas 30.7 Ha. Disana terdapat flora dan fauna yang terdiri dari bakau, nipah, lokan, langkitang, kepiting bakau.

"Masyarakat disana menggantungkan hidup dari mencari  dan menjual lokan, kepiting bakau, umang-umang yang berada di ekosistem mangrove. Semenjak beroperasinya tambak udang, menyebabkan susahnya mencari hewan itu, sehingga penghasilan mereka berkurang," jelasnya.

Sebelumnya, tahun 2016, tambak udang di Nagari Gasan juga merusak ekosistem mangrove akibat cemaran limbah dari produksi tambak udang. Beberapa bulan lalu, tambak udang juga mendapatkan teguran karena tidak memiliki ipal.

"Saat itu 8 petak tambak udang menyebabkan air sungai berwarna hitam pekat akibat pembuangan limbah. Ini sangat merusak eksosistem," tegasnya.

Masyarakat menduga menurunnya kualitas ekosistem muara berdampak terhadap hilang dan berkurangnya keanekaragaman hayati pada muara tersebut, salah satunya sudah tidak ada lagi kepiting Muara yang ditemukan atau punah.

"Mereka biasanya menghasilan Rp300 ribu sehari dari mengumpulkan kepiting bakau. Semenjak tambak udang beroperasi, mereka kehilangan penghasilan karena kepiting bakau susah dicari," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Tommy, Pemkab Padang Pariaman masih belum tegas dalam menertibkan kegiatan tambak yang berdampak terhadap lingkungan tersebut.

"Seharusnya ini sudah menjadi dasar bagi pemkab Padang Pariaman untuk menghentikan tambak baru yang akan membuka lahan di Nagari Gasan Gadang dan Malai V Suku," ujarnya.

Tommy mengatakan pihaknya mendesak Pemprov Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman untuk menghentikan kegiatan tambak sesuai dengan intruksi Gubernur Sumbar yang tertuang pada Nomor 1011/INST-2021 tentang Moratorium tambak udang vaname di Sumbar.

"Disana dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus Menghentikan pembukaan lahan baru untuk pembangunan tambak-tambak udang Vaname yang tidak mempunyai izin dan yang belum diakomodir dalam Perda tentang tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota," ujarnya.

"Jadi seharusnya ini sudah menjadi dasar bagi pemkab Padang Pariaman untuk menghentikan tambak baru yang akan dibuka di lahan baru," sambungnya.

Tommy meminta ke Pemkab Padang Pariaman agar selalu memastikan bahwa ruang hidup dan sumber mata pencaharian yang bersumber dari ekosistem mangrove masyarakat di Nagari Gasan Gadang dan Nagari Malai V Suku, khususnya ekosistem mangrove agar dilakukan perlindungan.

Baca Juga