Ledakan Tambang di Sawahlunto Telan Korban Jiwa, Walhi: Tata Kelola Tambang Masih Buruk

Ledakan Tambang di Sawahlunto Telan Korban Jiwa Walhi Tata Kelola Tambang Masih Buruk Salah seorang korban ledakan tambang di Sawahlunto saat dievakuasi dari lokasi ledakan tambang. Sumber: istimewa

Covesia.com - Ledakan lubang tambang batubara di PT. NAL ( Nusa Alam Lestari), Lubang SD C2 (Lori 2), Parambahan, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto pada Jumat (9/12/2022) pagi ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya akibat kejadian ini sebanyak 9 orang menjadi korban, dan sampai saat ini 1 orang masih dalam tahap pencarian.

Salah satu yang menyorot adalah Tommy Adam dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, dia mengatakan turut berduka dan berharap semoga para pekerja lainnya segera ditemukan dalam keadaan selamat.

"Untuk keluarga para pekerja, semoga dapat menghadapi keadaan ini dengan kuat. Mari kita kirimkan doa dan dukungan. Semoga, upaya-upaya penyelamatan yang tengah dilakukan oleh tim BPBD dan stakholder lainnya dimudahkan dan dilancarkan oleh yang maha kuasa," terangnya, Jumat sore.

Dia juga menjelaskan peristiwa ini, harus dilihat secara utuh dan perlu diambil hikmahnya serta dia mengungkapkan ledakan tambang batubara di Kota Sawahlunto adalah peristiwa yang terus berulang.

"Berdasarkan riset yang dilakukan oleh WALHI, sejak tahun 2009-2022, lebih kurang 50 orang meninggal dunia dan belasan luka-luka. Di antara perusahaan tambang batu bara yang teridentifikasi pernah terjadi kecelakaan tambang menyebabkan korban adalah PT Dasrat, PT NAL, PT BMK, CV Tahiti Coal," ungkapnya.

"Analisis WALHI menunjukkan korban tambang berbanding lurus dengan persoalan buruknya tata kelola tambang, yang terus berfokus pada eksplotasi sumber daya alam, tanpa memperhatikan aspek keselamatan manusia dan  lingkungan," sambungnya.

Selain itu katanya, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang seringkali tidak mendapat penanganan serius oleh pemerintah, bahkan cenderung diabaikan.

"Merasa diatas angin, maka eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan ini, terus menuai beragam persoalan dan menabur bencana bagi pekerjanya, masyarakat sekitar dan lingkungan. UU 3 tahun 2020, juga memberi ruang langgengnya beragam persoalan tambang," ujarnya.

Lebih lanjut, jelasnya, undang-undang baru ini sangat sentralistik, menjadi celah baru baru "lepasnya" tanggungjawab pemerintah daerah dalam memastikan operasional tambang yang sesuai aturan. 

Baca Juga