Aplikasi Silon KPU Dikabarkan Bermasalah, Banyak Bacalon DPD Terhambat Dalam Input Data

Aplikasi Silon KPU Dikabarkan Bermasalah Banyak Bacalon DPD Terhambat Dalam Input Data Istimewa

Covesia.com - Beragam masalah mulai ditemukan dalam pendaftaran bakal calon (balon) DPD untuk pemilu 2024.

Salah satunya adalah adalah dari aplikasi yang digunakan oleh tiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Perseorangan untuk memudahkan dalam proses pencalonan atau yang lebih dikenal dengan aplikasi Silon KPU.

"Input notise nya sukses, eee pas dicek tidak terbaca di Silon KPU," ujar Rifki LO Balon DPD RI dari Haji Arif Yumardi (HAY), Sabtu (21/1/2023).

Dia juga mengatakan hal seperti itu bukan hanya menimpa dirinya seorang namun banyak LO dan Operator Bakal Calon Balon DPD RI pemilihan Sumatra Barat untuk Pemilu 2024 merasakan hal yang sama.

Padahal katanya, untuk memperbaiki syarat dukungan HAY pasca Verifikasi Adminsitrasi (Vermin) mereka sudah bersitungkin, tidak kenal waktu dan lelah, namun tetap dikatakan didalam sistem belum memenuhi syarat.

"Perbaikan dukungan baik F1 maupun  scan  KTP sudah kita lakukan, tadi kita gunakan fasilitas help desk KPU Sumbar, masalah di sini, bersama petugas kita cek belum memenuhi syarat (BMS) bang HAY, tapi sistemnya tidak bisa dibaca, KPU nya tidak masalah bahkan membantu, tapi sistemnya payah," jelas Rifki.

Sedikit informasi dari 21 Balon DPD RI yang diverifikasi administrasi KPU, 9 Balon dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan ada 12 Balon DPD RI yang harus memperbaiki berkas dukungan minimalnya dari 16-22 Januari 2023 atau untuk saat ini dikatakan belum memenuhi syarat (BMS).

Sementara itu H. Arif Yumardi (HAY) sendiri hanya bisa menggelengkan kepala ketika mendapatakan informasi terkait itu.

"Terus terang soal dukungan KTP kepada Balon DPD RI, itu merupakan implementasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Itu hak konstitusi warga negara. Kalau kejadiannya begini tidak terdeteks atau tidak terbaca di Silon, jelas mengkhianati hak konstitusi warga negara RI namanya ini," ujar HAY. 

Lebih lanjut, baginya sendiri, masuk tahapan perbaikan dukungan telah mengundang antusias masyarakat untuk memberikan  KTP-nya

"Di Pesisir Selatan, warga tahu saya tak lolos Vermin dan masuk tahap perbaikan, sehingga terpancing antusiasnya, mereka sukarela menyerahkan dukungan. Terus karena sistem tidak terbaca, apa harus saya biarkan dan terima saja jelas tidak, untuk mengawal hak konstitusi warga negara saya akan berjuang sampai akhir," ujar Arif. 

Namun katanya, Timnya yang dikenal dengan Skuader HAY di pusat input dukungan baik di Painan maupun Padang, tetap patuh mengikuti jadwal diberikan KPU, yaitu masa perbaikan sampai Minggu 22/1-2023 pukul 23.59 WIb.

"Selain itu, kami siapkan semua bukti terkait kerja input di masa perbaikan ini, termasuk mendatangi help desk KPU Sumbar Sabtu siang tadi, karena Silon KPU capek dech. Kita akan mengadu ke Bawaslu Sumbar," imbuhnya. 

Disisi lain KPU Sumbar mengakui ada kendala di aplikasi Silon, saat Skuader HAY mendatangi Help Desk KPU Sumbar.

"Harus sering dicoba, soalnya beberapa Balon DPD RI bisa melakukannya," ujar Kasubag Teknis KPU Sumbar, Rahman yang stanbye 24 jam di help desk KPU Sumbar saat memberikan tips kendala tidak terbaca di Silon KPU. 

Bahkan dia menyebut pada hari kedua masa perbaikan syarat dukungan minimal akses Silon masih aman. 

"Ada dua Balon DPD RI lakikan perbaikan yaitu Nutkhalis dan Rifo meski keduanya berkas sudah memenuhi syarat," ujar Rahman. 

"Berapa pun diserahkan Balon lewat LO dengan surat kuasa, batas akhir penyerahan besok Minggu pukul 23.59 WIB. Syarat dukungan diserahkan harus melebih syarat minimal. KPU menerima dan memberikan tanda terima, tapi semua di-Vermin lagi, hasil Vermin kedua ini yang jadi patokan, Balon DPD RI itu lanjut ke tahap verifikasi faktual," imbuh Rahman.

(ril)

Baca Juga