BI Prakirakan Tingkat Inflasi di Sumbar Menurun pada 2023

BI Prakirakan Tingkat Inflasi di Sumbar Menurun pada 2023 Foto: Covesia-Primadoni

Covesia.com - Dibanding tahun 2022, Kepala Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Wahyu Purnama A, memprakirakan tingkat inflasi di Provinsi Sumbar akan menurun pada tahun 2023.

Hal tersebut diungkapkannya pada saat penyampaian Outlook Perekonomian Sumbar tahun 2023 di Padang, Rabu (25/1/2023). 

Wahyu menjelaskan, inflasi di Sumbar sepanjang 2022 memang tinggi mencapai 7,43 persen dan diprediksi tahun 2023 berada pada kisaran 2,4 persen hingga 3,2 persen pada year on year (yoy). 

"Penurunan tersebut terjadi karena komoditas emas perhiasan diperkirakan cukup stabil sejalan dengan tren harga emas global yang diperkirakan menurun pada tahun 2023. Kemudian aktivitas masyarakat diperkirakan tetap tinggi, namun faktor base year yang cukup tinggi di tahun 2022 diperkirakan menjaga capaian inflasi inti tetap rendah dan stabil," ungkapnya. 

Kemudian kata Wahyu, meredanya pandemi Covid-19 dan kestabilan ekonomi global mendukung kelancaran distribusi pangan dan faktor base year inflasi VF di tahun 2022 yang cukup tinggi diperkirakan menjaga capaian inflasi di tahun 2023 lebih rendah.

Selanjutnya kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif diperkirakan tidak setinggi tahun 2022 sejalan dengan mulai stabilnya perekonomian.

"Kestabilan harga bahan bakar rumah tangga sejalan dengan perkiraan harga gas alam di tahun 2023 yang cukup stabil dengan kecenderungan penurunan harga," sebutnya. 

Ia mengatakan inflasi memang tinggi namun itu tidak mencerminkan harga barang di Sumbar juga ikut tinggi. Ini dampak dari inflasi Sumbar yang terendah di 2021 di angka 1,4 persen dan sekarang menjadi yang tertinggi. 

Ia mengungkapkan, Sumbar ini pada sektor pertanian memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Sumbar yakni di angka 21 persen dan jika ini terganggu maka berdampak luas.

Gangguan pasokan pangan terganggu di 2022 akibat curah hujan yang tinggi serta gangguan hama yang menyerang lahan pertanian sehingga mengakibatkan produksi beras, cabe dan bawang terganggu.

"Sebetulnya Sumbar sebagai daerah produksi harusnya memenuhi kebutuhan di dalam provinsi dulu dan jangan mendahulukan mengirimkan bahan pangan ke luar provinsi," jelasnya. 

Di saat produksi berkurang, jumlah pasokan bahan pangan ke luar provinsi juga tetap sehingga kebutuhan di dalam provinsi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut kata Wahyu, ia merekomendasikan laju inflasi tetap berada pada posisi yang rendah dan terjaga yakni, pertama, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Wilayah Sumatera Barat guna mengurangi disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit.

Kemudian, Memperluas program memproduksi dan menggunakan pupuk organik serta mengupayakan penambahan kuota pupuk bersubsidi di Sumatera Barat di tahun 2023. Meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka subsidi harga komoditas pangan dan subsidi angkut untuk menjaga keterjangkauan harga.

Selanjutnya, mengembangkan pertanian organik berbasis teknologi digital, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah melalui sinergi dengan seluruh stakeholders. Berikutnya, meningkatkan pemanfaatan APBD dalam rangka pengendalian inflasi daerah, serta mendorong koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

Terakhir dengan melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di tahun 2023 dengan sinergi seluruh anggota TPID. 

(*) 


Baca Juga