Mega Proyek Jembatan Selat Sunda Dibatalkan Pemerintahan Jokowi-JK

Bandarlampung – Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres
Jusuf Kalla memilih untuk tidak melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda
(JSS) dengan sejumlah pertimbangan, seperti mega proyek itu akan
mematikan ciri khas Indonesia sebagai negara maritim, dan tentu akan
memicu ketimpangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan
bagian timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebutkan ada tiga
pertimbangan kenapa pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan JSS.
Pertama, pembangunan JSS tidak sesuai dengan visi misi maritim Jokowi.
Kedua, dengan anggaran sangat besar maka JSS akan membuat ekonomi makin
tersentralisasi di Jawa dan Sumatera. Ketiga, pembangunan JSS dapat
membuat harga properti semakin mahal di Kawasan Strategis dan
Infrastruktur Selat Sunda.

“Kita juga harus menghilangkan
paradoks dalam merencanakan proyek-proyek pembangunan. Katanya mau
pemerataan, tapi malah bikin mega proyek yang mensentralisasikan
ekonomi,” ujar dia sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara, Kamis (13/11/2014) dilansir covesia.com. Ia mengatakan, setelah pembangunan di
kawasan Indonesia bagian timur terealisasi, seperti Jembatan Soekarno di
Sulawesi dan kawasan industri di Kalimantan, rencana pembangunan JSS
baru dapat dijajaki kembali. Waktunya kira- kira sekitar 10-15 tahun dari sekarang.

Argumentasi JSS mematikan ciri khas kemaritiman Indonesia masih
bisa diperdebatkan, namun ketimpangan pembangunan memang hal tidak
terelakkan karena Sumatera dan Jawa merupakan pusat perekonomian
Indonesia. Dibangun tidaknya JSS, sentra perekonomian Indonesia tetap di Jawa dan Sumatera.

Memang ada perkiraan sejumlah kalangan bahwa dampak pembangunan JSS
berbiaya sekitar Rp250 trilun itu akan mampu meningkatkan perekonomian
Indonesia hingga 80 persen, mengingat Sumatera dan Jawa merupakan daerah
berpenduduk terbesar dengan infrastruktur dan kandungan sumber daya
alamnya yang besar pula.

Menjelang berakhirnya era
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nasib JSS tak kunjung
jelas meski rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan
Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.(ant/cal)

0 Comments

Leave a Comment

one × 5 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password