Mantan Bupati Dituntut Dua Tahun Penjara

Trenggalek – Mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto, dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman dua tahun (24 bulan) penjara. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/11/2014).

“Tuntutannya sudah kami bacakan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang bersangkutan kami jerat dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, Dafid Supriyanto.

Soeharto terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek pipanisasi PDAM setempat tahun 2007, senilai Rp4,5 miliar. Selain tuntutan dua tahun penjara, kejaksaan juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Soeharto berupa denda senilai Rp50 juta, subsidair tiga bulan kurungan.

Menurut Dafid, tuntutan itu setimpal dengan kesalahan yang diperbuat Soeharto, karena telah memberikan persetujuan untuk pelaksanaan proyek pembukaan jalan di sepanjang jalur pipanisasi PDAM di kawasan hutan Bayong, Desa Boto Putih, Kecamatan Bendungan.

Padahal saat dilaksanakannya proyek pendamping tersebut, dana penyertaan modal di APBD Trenggalek saat itu belum tersedia, bahkan belum masuk daftar perencanaan anggaran daerah setempat.

“Namun dalam tuntutan JPU, tidak ada perintah untuk membayar atau mengembalikan kerugian keuangan negara, karena sudah masuk dalam perkara tersangka lain, Sumaji,” jelasnya.

Rencananya, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi ini akan digelar pekan depan di Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa.

Mantan Bupati Trenggalek, Soeharto diseret ke meja hijau karena dinilai bertanggung jawab atas penyalahgunaan sebagian dana penyertaan modal di PDAM setempat tahun anggaran 2007 yang nilainya sekitar Rp750 juta.

Proyek pembukaan jalur pipa PDAM tersebut dinilai menyalahi aturan karena belum masuk dalam perencanaan, selain penunjukan kontraktor pelaksana pekerjaan dilakukan tanpa melalui proses lelang.

Tidak hanya itu, proyek pengerjaan pembukaan jalur pipa distribusi utama itu diduga telah terjadi “mark-up” atau penggelembungan harga, sehingga merugikan keuangan negara senilai ratusan juta rupiah.

“Nilai pekerjaan tersebut tidak ditentukan dari awal, namun dihitung setelah proyek selesai. Dari audit yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur ternyata ada selisih, inilah yang merugikan negara,” ujar Dafid. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

thirteen + eighteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password