- Advertisement -
BerandaHeadlinePKS: Insya Allah Jokowi Husnul Khatimah 2024

PKS: Insya Allah Jokowi Husnul Khatimah 2024

- Advertisement -

Covesia.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut kekhawatiran matahari kembar atau pindah dukungan dari Presiden Jokowi kepada pemimpin baru jika Pemilu tidak diselenggarakan 15 Mei 2024 tidak beralasan. Mardani meyakini Presiden Jokowi husnulkhatimah atas jabatannya pada 2024.

“Kedua kekhawatiran tidak beralasan. Tidak akan ada matahari kembar dan tidak akan ada pindah dukungan. Pak Jokowi insyaallah husnulkhatimah di 2024,” kata Mardani saat dihubungi, Kamis (14/10/2021).

Mardani meminta Jokowi membiarkan kepemimpinan baru memimpin Indonesia pada 2024. Menurutnya, Jokowi bisa menjadi guru bangsa setelah kepemimpinannya berakhir pada 2024.

“Biarkan kepemimpinan baru Indonesia melaksanakan tugasnya,” ucapnya.

“Tidak perlu ada ‘post-power syndrome’. Jadi guru bangsa aja,” lanjut Mardani.

Kekhawatiran Matahari Kembar
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mendukung usulan pemerintah terkait jadwal pemilu serentak 15 Mei 2024. Guspardi mengatakan pemerintah mengusulkan pemilu digelar pada 15 Mei 2024 karena khawatir adanya gejolak politik apabila pilpres digelar di awal tahun, yaitu 21 Februari 2024, sesuai usulan KPU.

“Banyak hal yang disampaikan pemerintah, pertama adalah persoalan kalau seandainya di tanggal 21 Februari dilakukan pileg dan pilpres, utamanya pilpres, itu kan pasti akan menimbulkan gejolak politik, tidak terjadinya harmonisasi terhadap pemerintahan pusat,” kata Guspardi dalam diskusi ini.

Sebab, menurut Guspardi, jika pilpres dilaksanakan pada 21 Februari, hasil pilpresnya langsung diketahui masyarakat. Sementara itu, Presiden Jokowi masih menjabat hingga Oktober 2024, sedangkan apabila presiden terpilih tidak didukung oleh pemerintah, diperkirakan akan timbul kegaduhan.

“Karena apa? Karena kalaulah seandainya ketika itu pemilihan presiden tidak berlanjut pada tahap berikutnya, tentu pada saat itu sudah diketahui siapa yang akan menjadi calon presiden, kalaulah itu terjadi, bagaimanapun, kita tidak bisa menafikan tentu ada dua matahari ketika itu, ada yang namanya presiden incumbent, yang namanya Pak Jokowi, yang beliau sudah menyatakan tidak akan maju lagi,” kata Guspardi.

“Kemudian ada lagi hasil dari pada Pilpres 21 Februari, apalagi kalau seandainya orang yang maju itu tidak didukung oleh pihak pemerintah, tentu akan menimbulkan dinamika kegaduhan dan sebagaimana. Ini adalah sesuatu yang harus dicatat-diketahui oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Guspardi mengatakan selama ini pilpres dilaksanakan pada April. Tetapi, jika dilaksanakan pada Februari, ada rentang waktu yang panjang sehingga dinilai kurang elok. Selain itu, persoalan lain misalnya terkait masalah anggaran pemilu.

“Berkaitan dengan masalah finansial, masalah anggaran, di mana pada hari ini kita concern terhadap bagaimana melakukan pembenahan terhadap pandemi COVID-19 yang alhamdulillah pada saat ini sudah mulai membaik dan terhadap ekonomi kita yang sangat morat-marit, tentu kita berharap sebagaimana yang saya lansir selama ini, yang diajukan oleh KPU, anggarannya itu adalah Rp 87 triliun, 60 persen kegunaannya adalah untuk honor,” ujarnya.

(lif/dtc)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Pilihan Editor
- Advertisement -
- Advertisement -
Berita Terkait
Lainnya
- Advertisement -