Digoyang, Beny Yusrial Dinilai Tidak Pantas Pimpin DPRD Bukittinggi

Bukittinggi – Meski baru dilantik 17 Oktober 2014, suasana politik terkait jabatan Ketua DPRD Bukittinggi, Sumatera Barat periode 2014-2019 mulai memanas. Posisi Ketua DPRD yang saat ini dipangku Beny Yusrial mulai diusik. Nada protes terkait kepemimpinan Beny, antara lain datang dari rekan separtainya, DPC Gerindra Kota Bukittinggi.

Ketua OKK DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi, Herman Syofyan, saat berbincang dengan covesia.com mengatakan, kemampuan Beny dalam memimpin DPRD sangat diragukan oleh banyak pihak. Beny, menurut dia, minim ilmu dan pemahaman dalam dunia politik dan birokrasi pemerintahan.

“Kurangnya ketokohan dan pamornya serta belum adanya pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat membuat Beny Yusrial belum pantas untuk duduk di kursi pimpinan DPRD Bukittinggi,”kata Herman.

Di internal Partai Gerindra, lanjutnya, Beny Yusrial tidak pernah masuk dalam struktur kepengurusan DPC Partai Gerindra Bukittinggi. Bahkan, Beny juga tidak tercatat sebagai kader. “Beny Yusrial baru masuk ke Partai Gerindra saat rekrutmen untuk caleg dari DPC Partai Gerindra Bukittinggi. Oleh karena itu, saya mempertanyakan, atas dasar apa Beny Yusrial ditetapkan oleh DPP Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Bukittinggi,” ujarnya.

Herman Syofyan mengungkapkan, tidak hanya dirinya yang mempertanyakan dasar penetapan DPP Gerindra itu. Seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra, serta organisasi sayap Gerindra seperti dari Gardu Prabowo, Satria Gerindra, dan yang lainnya di Kota Bukittinggi, juga mempertanyakan hal tersebut.

Herman Syofyan berpendapat, dirinya lebih pantas untuk menjadi Ketua DPRD Bukittinggi, karena telah memenuhi semua persyaratan yang tertuang dalam AD/ART Partai Gerindra. “Kalau Pak Asri Bakar sebagai mantan birokrasi juga pantas jadi Ketua DPRD, karena pengalamannya tidak diragukan lagi. Ketokohannya tidak asing lagi di Bukittinggi. Beliau selalu aktif dalam mengorbankan tenaga, pikiran, maupun dana untuk membesarkan Partai Gerindra Kota Bukittinggi,” jelas Herman Syofyan.

Herman Syofyan juga menilai, Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra bernomor 08-0204/Kpts/DPP-GERINDRA/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 yang menetapkan Beny Yusrial sebagai Ketua DPRD Bukittinggi terindikasi cacat hukum dan berlawanan dengan AD/ART Partai Gerindra, serta banyak keanehan dan kejanggalan yang patut diluruskan.

“SK itu diterbitkan tanggal 19 Agustus 2014, sementara Rapat DPP/Tim 7 untuk penetapan ketua dan fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi serta di Kabupaten dan Kota dilaksanakan pada 25 Agustus 2014. Inikan aneh. Saya menduga, tanda tangan Ketua Umum Suhardi dalam SK itu juga dipalsukan oleh salah seorang oknum di DPP Partai Gerindra,” ungkap Herman Syofyan.

Herman Syofyan berasalan, pada tanggal 19 Agustus 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi sedang koma di rumah sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani SK tersebut. Selain itu, Ia mengamati dan membandingkan tandatangan Ketua Umum Suhardi di SK itu sedikit berbeda dengan tanda tangan Suhardi pada surat-surat sebelumnya. Bahkan dalam SK tersebut juga tidak ada tanda tangan Dewan Pembina Partai Gerindra.

Beny Yusrial memang merupakan wajah baru di DPRD Bukittinggi. Pada Pileg 2014, Beny mendapatkan suara tertinggi dibanding rekan separtainya, dengan perolehan 962 suara. Pria lulusan Jurusan Administrasi Negara Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran ini masih berusia 37 tahun dan berasal dari kalangan pengusaha, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Minang Record. (jmb)

0 Comments

Leave a Comment

2 × 5 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password