2015, Pemilihan Langsung Kepala Dusun Dihapus

Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghapus sistem pemilihan langsung atau coblosan pengisian jabatan kepala dusun mulai 2015.

Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo di Kulon Progo, Minggu (16/11/2014), mengatakan penghapusan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa Lainnya perlu disesuaikan.

“Perlu juga disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perundang-undangan yang baru,” kata Sutedjo.

Ia mengatakan pemilihan kepada dusun akan menggunakan mekanisme ujian tertulis seperti halnya seleksi perangkat desa yang lain. “Langkah ini dilakukan Pemkab Kulon Progo dengan membuat Ranperda tentang Tata Cara Pengisian Perangkat Desa,” kata Sutedjo.

Mengatakan beberapa kebijakan baru dalam Ranperda ini antara lain, perubahan dan penambahan persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa, pengisian dukuh melalui mekanisme ujian tertulis serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui rekomendasi tertulis dari camat.

Dalam Ranperda ini, perangkat desa meliputi sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dukuh dan staf.

“Untuk sekretaris desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jabatan sekretaris desa yang kosong, dilakukan pengisian melalui mekanisme tertulis, sebagaimana perangkat desa yang lain. Dukuh juga menggunakan mekanisme tertulis. Oleh karenanya, dalam Ranperda ini mengatur tata cara dan proses pengisian seluruh perangkat desa,” kata Sutedjo.

Sutedjo mengatakan pihaknya juga membuat Ranperda tentang Keuangan Desa diatur bahwa pendapatan desa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban desa, antara lain, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengambangkan pemberdayaan masyarakat serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pengelolaan keuangan desa dioptimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat,” katanya. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

two × 3 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password