Kedepan, Berita Televisi Wajib Tampilkan Bahasa Isyarat

Jakarta – Hak-hak penyandang disabilitas (cacat tetap), seperti memahami berita yang disajikan media televisi, dapat dipenuhi bila peraturan baru yang diajukan aktivis sosial disahkan DPR.

Demikian disampaikan Kasubdit Rehabilitasi Sosial Orang Dengan kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis Kementerian Sosial (Kemensos), Eva Rahmi Kasim di Kantor Kemensos, Minggu (16/11/2014).

“Peraturan itu akan mendorong media televisi menampilkan bahasa isyarat. Kami berharap DPR segera menyetujuinya,” katanya.

Eva mengemukakan, Kemensos pernah melayangkan surat kepada perusahaan media televisi untuk menampilkan bahasa isyarat pada setiap berita yang disiarkan. Namun sampai sekarang baru Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang menampilkan bahasa isyarat.

“Untuk kepentingan tuna rungu, yang jumlahnya cukup banyak, seharusnya media televisi memperhatikan hal itu,” katanya.

Pengamat disabilitas, Siswadi mengatakan, rancangan peraturan baru tentang disabilitas yang dibahas DPR merupakan amandemen UU Nomor 4 Tahun 1997. “Setelah UU Nomor 4 Tahun 1997 diamandemen baru ada hal-hal yang mengikat dan menjadi kewajiban media televisi untuk menampilkan bahasa isyarat pada setiap berita yang disajikan,” katanya.

Dia mengemukakan berdasarkan data Kemensos jumlah penderita tuna rungu di Indonesia sekitar 1,5 juta orang. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 hanya mengatur enam hal dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Sementara kebutuhan hak-hak penyandang disabilitas berubah, semakin banyak,” ucapnya.

Nahar mengemukakan, UU Nomor 4 Tahun 1997 hanya mengatur tentang pendidikan, perlakuan yang sama, pekerjaan dan penghidupan yang layak, rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan, aksebilitas, menumbuhkan bakat dan kemampuan dalam kehidupan sosial.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan 26 permasalahan yang menghantui penyandang disabilitas dan selama ini diabaikan. PBB memutuskan permasalahan itu antara lain terkait kesetaraan hak antara penyandang disabilitas dengan manusia normal, perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas yang kerap mendapat perlakuan tidak adil, peningkatan kesadaran semua orang terhadap penyandang disabilitas, pemenuhan dan situasi berisiko, persamaan di mata hukum dan bebas dari penyiksaan. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

three × four =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password