Lima Kesepakatan Damai KIH-KMP Ditandatangani

Jakarta – Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih menandatangani lima kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Berdasarkan dokumen yang diterima para wartawan di DPR, kelima kesepakatan tersebut yaitu pertama; bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota fraksi pada 11 komisi, empat badan dan satu majelis kehormatan dewan sehingga secara kelembagaan DPR dapat segera bekerja sesuai fungsinya secara optimal.

Kedua, bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah satu wakil ketua pada 16 AKD (seperti yang dimaksud pada angka 2 di atas).

Hal itu melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan dan Pimpinan MKD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

Poin ketiga, bersepakat untuk segera mengisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang masih tersedia seperti Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga dan penambahan Wakil Ketua pada 3 (tiga) AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat serta menambah satu Wakil Ketua pada setiap komisi. Sementara itu Badan dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.

Keempat, bersepakat dan setuju mengubah ketentuan terhadap Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus. Hal itu disebabkan pasal-pasal tersebut secara substansi sudah diatur pada pasal 79 pasal 194 sampai dengan pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.

Poin kelima, KIH-KMP sepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan Pimpinan Fraksi dan Koalisi Merah Putih dan Pimpinan Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh Pimpinan DPR RI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kesepakatan ini.

Dalam penandatanganan kesepakatan itu, KMP diwakili Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Sementara itu KIH diwakili oleh politisi PDI Perjuangan Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Olly Dondokambey.

Penandatanganan damai itu juga disaksikan pimpinan DPR Ketua DPR Setya Novanto, empat Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Selain itu juga dihadiri oleh sepuluh Ketua Fraksi di DPR dan para pimpinan komisi. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

thirteen + thirteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password