MPR Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI periode 2009-2014 Mohammad Jafar Hafsah mengusulkan agar MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara melalui amandemen kelima UUD 1945.

“MPR RI saat ini posisinya sebagai lembaga tinggi negara yakni sama saja dengan posisi tujuh lembaga negara lainnya,” kata Mohammad Jafar Hafsah pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Implementasi Janji Kebangsaan” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Menurut Jafar Hafsah, MPR RI yang memiliki kewenangan melantik pasangan presiden dan wakil presiden serta melakukan amandemen konstitusi hendaknya berkedudukan lebih tinggi dari lembaga tinggi negara lainnya.

Melalui amandemen kelima UUD 1945, kata Jafar, bisa saja posisi dan kewenangan MPR RI dikembalikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara seperti amanah UUD 1945.

“Jika MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi negara maka bisa menjadi pengayom lembaga-lembaga tinggi negara. Jika terjadi hubungan kurang harmonis di antara lembaga-lembaga tinggi negara, maka MPR RI bisa menjadi penengahnya,” katanya.

Menurut Jafar, penggunaan kata majelis pada MPR menunjukkan bahwa lembaga itu dirancang sebagai lembaga tertinggi negara, Jafar juga menyinggung soal posisi MPR RI yang memiliki kewenangan mengamandemen konstitusi, tapi tidak pernah diminta penjelasan soal tafsir terhadap konstitusi.

“Jika ada lembaga atau kelompok masyarakat yang menilai ada aturan perundangan tidak sesuai dengan konstitusi, maka mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pernah berkonstultasi atau meminta tafsir dari MPR RI, apakah UU tersebut seusai atau tidak dengan UUD 1945,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga mempertanyakan posisi dan kewenangan MPR RI yakni memiliki kewenangan mengamandemen konstitusi tapi tidak memiliki kewenangan untuk menafsir.

Sebaliknya, kata dia, Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki kewenangan melakukan amandemen konstitusi justru memiliki kewenangan untuk menafsirnya dan membuat putusan membatalkan pasal-pasal dalam UU yang ditafsir tidak sesuai dengan amanah konstitusi.

“Apakah MPR RI posisinya hanya sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, dan sebaliknya apakah posisi MK sedemikian tinggi?” katanya.

Hidayat Nur Wahid juga menyinggung Pasal 2 ayat (3) UUD yang menyebutkan semua keputusan MPR RI diputuskan melalui suara terbanyak. “Kalau amanahnya seperti itu, seharusnya lembaga ini bernama Lembaga Pervotingan Rakyat, bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,” katanya. Namun, Hidayat menyatakan heran karena setelah dilakukan empat kali amandemen, ayat tersebut tetap ada. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

fourteen + ten =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password