Perusahaan Tambang di Jambi Banyak tak Melakukan Reklamasi

Jambi – Banyak perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Jambi, terutama di Kabupaten Sarolangun dan Bungo, sepanjang tahun ini tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan reklamasi di wilayah izin usahanya.

Hal ini dikatakan Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian, Binsar Hamonangan Simanjuntak, dalam seminar dan lokakarya (Semiloka) Supervisi pencegahan korupsi yang diadakan oleh KPK dan BPKP di Kantor Gubernur Jambi, Selasa 18 November 2014. “Banyak perusahaan yang notabanenya adalah pemegang IUP, namun tidak menjalankan reklamasi,” kata Binsar, sebagaimana dilaporkan kilasjambi, dilansir covesia, Rabu (19/11/2014).

Aspek pertambangan menjadi salah satu dari tiga aspek yang dinilai menjadi potensi terjadinya praktek korupsi di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Sarolangun dan Bungo yang dibahas dalam Semiloka tersebut. Selain itu, aspek pengelolaan APBD juga menjadi sorotan dalam semiloka itu.

Binsar menjelaskan, salah satu permasalah yang terkait dengan aspek pengelolaan APBD yang dapat berpotensi terjadinya praktek korupsi adalah penetepan APBD yang sering terlambat. “Penetapan APBD sering terlambat. Penyebabnya lamanya penetapan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) di DPRD. Hal ini juga dapat mengganggu jalannya pemerintahan,” jelasnya. (KJ7/cal)

0 Comments

Leave a Comment

fourteen − 2 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password