Pilkada Serentak Paling Cepat November 2015

Denpasar – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak untuk 204 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia kemungkinan paling cepat dapat digelar pada November 2015.

“Mungkin itu paling cepat November baru bisa, kalau dilihat dari desain Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” kata Anggota Komisi Pemillihan Umum Republik Indonesia, Juri Ardiantoro di Denpasar, Rabu (19/11/2014).

Menurut dia, untuk saat ini pelaksanaan pilkada serentak dapat berpegang pada Perppu tersebut. “Sejak Perppu itu ditetapkan, maka kita wajib melaksanakan. Walaupun kemudian Perppu akan dibahas di DPR, tetapi sejak ditetapkan Perppu telah memiliki kekuatan sebagai dasar hukum,” ujarnya.

Pihaknya saat ini tengah menyiapkan berbagai Peraturan KPU yang akan menjadi pedoman bagi daerah untuk melaksanakan pilkada terutama untuk mengatur jadwal pilkada serentaknya dan ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini.

“Kami belum putuskan tahapan pilkada mulai kapan, tetapi kami sudah membuat beberapa simulasi dan kemungkinan sulit untuk menyelenggarakan pilkada serentak itu di bulan Agustus atau September 2015,” ujar Juri yang juga mantan Ketua KPU DKI Jakarta itu.

Juri menambahkan, dari Perppu No 1 Tahun 2014 itu juga ditemui adanya persoalan karena ditentukan bahwa pilkada dilaksanakan dalam hitungan hari kerja. Artinya KPU harus menghitung ulang karena tidak seluruh hari dapat dipakai untuk tahapan pilkada.

“Persoalan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pilkada serentak itu karena praktiknya bisa jadi daerah-daerah ada yang mengalami sengketa baik pencalonan atau yang lain,” ucapnya.

Ia mengemukakan, kalau terjadi sengketa pencalonan, maka prosesnya panjang bisa dari Bawaslu, PTUN hingga MA. Hal itu berarti ada tahapan yang harus ditunda dan otomatis daerah tersebut tidak bisa mengikuti jadwal yang sama dengan daerah lain sehingga serentaknya menjadi tidak serentak.

Di sisi lain, pihaknya telah meminta KPU di daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penyiapan anggarannya.

“Meskipun anggaran sudah disiapkan jauh-jauh hari, karena Perppu mengatur hal yang baru untuk dibiayai misalnya uji publik bakal calon tentu harus dihitung kembali dalam perhitungan biaya pilkada,” kata Juri. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

15 − twelve =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password