Organda Minta Tarif Angkutan Naik 30 Persen

Jakarta – Organisasi Angkutan Darat meminta kenaikan tarif angkutan umum minimal 30 persen dan menolak penetapan oleh pemerintah maksimal 10 persen.

Sekretaris Jenderal Organda, Andriansyah di Jakarta, Rabu (19/11/2014) menjelaskan penyesuaian atau kenaikan tarif 30 persen telah dihitung secara teknis berdasarkan biaya pokok langsung dan tidak langsung.

Biaya pokok langsung, di antaranya harga BBM bersubsidi, suku cadang, kondisi “load factor” serta biaya investasi dalam hal ini suku bunga, serta biaya tidak langsung di antaranya pengadaan sarana, fasilitas, kantor atau “pool”. “Penyesuaian tarif 10 persen itu tidak realistis, tidak dihitung berdasarkan hitungan teknis,” katanya.

Andriansyah mengaku penyesuaian tarif 30 persen berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antarkota Kelas Ekonomi serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri No 89 Tahun 2002.

Menurut dia, dalam peraturan tersebut operator diperbolehkan melakukan penyesuaian tarif hingga maksimal 30 persen. “Kita memang mengambil batas maksimum karena sampai saat ini, insentif yang dijanjikan belum jalan,” katanya.

Andriansyah mengatakan apabila insentif telah diberikan bisa dimungkinkan tarif angkutan umum akan turun. “Nanti kita sesuaikan turunnya berapa, kita tunggu saja realisasinya karena permintaan insentif itu sebenarnya sejak empat tahun lalu, tapi sampai BBM itu diumumkan naik belum juga diberikan. Kami harap secepatnya kami juga tidak ingin tarif itu relatif tinggi,” katanya.

Dia mengatakan di sejumlah daerah, angkutan umum telah menaikan tarifnya sebesar 30 persen, seperti di Kota Bandung yang menaikan sebesar 30 persen atau rata-rata Rp1.000 yang hari sebelumnya sempat naik 50 persen. Selain itu, di Kota Binjai, Sumatera Utara, tarif angkutan naik Rp1.500 dari Rp5.000 menjadi Rp6.500.

Sebelumnya, Plt Dirjen Perhubungan Darat, Sugihardjo mengatakan pihaknya akan memberlakukan sanksi apabila angkutan umum menaikkan tarif lebih dari 10 persen sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari sanksi administratif, peringatan, pembekuan sampai pencabutan izin.

Sugihardjo menjelaskan penetapan penyesuaian tarif angkutan umum maksimum 10 persen berdasarkan penghitungan tarif batas atas 30 persen dan tarif batas bawah 20 persen. “Umumnya pengusaha itu yang dinilai pendapatan, tarif batas kondisi normal tidak pernah tercapai. Jadi, ini sudah mengakomodir kepentingan pengusaha, masyarakat dan saya rasa wajar,” katanya. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

five + 2 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password