Masalah Korupsi dan HAM Jadi PR Pemerintah Jokowi-JK

Jakarta – Banyak pekerjaan rumah (PR) di bidang hukum yang mesti diselesaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Setidaknya masalah korupsi dan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tantangan terberat Presiden Jokowi dibidang hukum. Selain itu adalah penegakan hukum yang proporsional demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun menilai, pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi-JK akibat gagalnya penegakan hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ditemukannya diskresi-diskresi hukum yang dilakukan oleh penguasa saat pemerintahan SBY. Namun yang menyakitkan adalah mudahnya pemerintah mengobral remisi kepada narapidana termasuk para koruptor,” jelas Gayus dalam acara Dialog Hukum “Pekerjaan Rumah Bidang Hukum Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Gayus, Presiden Jokowi harus berani membuat terobosan dalam supremasi hukum. Sebab, Presiden Jokowi tak ada beban dan tak juga tersandera dalam berbagai kepentingan. Sehingga menjadi unggulannya dalam penegakan hukum.

“Yang harus dibenahi dan diperbaiki Presiden Jokowi adalah sistem hukum, struktur penegak hukum dan budaya masyarakat yang mendorong penegakan hukum itu sendiri,” terangnya.

Senada, Eryanto Nugroho menyebutkan ada lima agenda besar pemerintahan Jokowi-JK. Yakni, pemberantasan korupsi, penegakan terhadap pelanggaran HAM, masalah perlindungan hukum lingkungan dan reformasi agraria, reformasi lembaga penegak hukum, dan reformasi legislasi.

“Dari agenda-agenda itu, Kementerian Hukum dan HAM yang akan menjadi ujung tombaknya. Sebab, kementerian tersebut yang menjadi penjaga sistem reformasi hukum Indonesia,” kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu. (hat/bim)

0 Comments

Leave a Comment

one + eleven =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password