Pemerintah Tidak Boleh Pakai Dana CSR untuk KIS-KIP-KKS

Jakarta – Pemerintah diharapkan tidak menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk mendanai Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan CSR.

“Pembiayaan KIS, KIP dan KKS boleh diambil dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tetapi tidak boleh dari CSR,” kata Direktur MM CSR Universitas Trisakti, Maria R. Nindita Radyati di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

CSR, katanya, memiliki prioritas pertama ke internal ‘stakeholder’ atau pemangku kepentingan perusahaan yaitu karyawan, kemudian lingkungan hidup pabrik dan perusahaan hingga komunitas.

Ia mengatakan CSR yang benar harus mengikuti ISO 26000 yang menyebutkan tujuh ruang lingkup CSR, yakni tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, isu konsumen, praktik operasi bisnis yang adil, aspek lingkungan hidup serta pelibatan dan pengembangan komunitas.

Menurut dia, dana ketiga kartu Presiden tersebut seharusnya menggunakan dana PKBL yang diperoleh dari penyisihan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

“Empat persen dari laba BUMN harus dialokasikan dua persen untuk Program Kemitraan dan dua persen untuk Bina Lingkungan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah sebagai pemegang saham berhak mengambil sebagian dari keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat. Dimana dana PKBL khususnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. “Karena itu, hak rakyat adalah meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana PKBl untuk KIS, KIP dan KKS,” tuturnya.

Ia menambahkan ketiga kartu tersebut sebaiknya menggunakan dana BL yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat karena dana PK digunakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil.

“Sebetulnya paling tepat diambil dari Bina Lingkungan karena Program Kemitraan itu adalah memberikan pinjaman lunak pada UKM dan pendampingan. Tetapi. BL itu untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,” ujarnya. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

two × 1 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password