Perpres No. 167/2014: Gubernur Dilantik Presiden di Ibukota Negara

Jakarta – Dengan pertimbangan guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 165
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 November 2014 lalu, telah
menandatangani terbitnya Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 3 Perpres ini menyebutkan, pejabat yang melantik Gubernur
adalah Presiden. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur
dilaksanakan oleh Wakil Presiden. Dan dalam hal Presiden dan Wakil
Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Menteri
(Mendagri, red). Adapun pejabat yang melantik Bupati dan Walikota adalah Gubernur.
Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota
dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.

“Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan
pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri
(Mendagri, red),” bunyi Pasal 4 Ayat (3) Perpres tersebut.

Pelantikan Gubernur dilaksanakan di Ibukota Negara, sementara
pelantikan untuk Bupati dan Walikota dilaksanakan di Ibukota Provinsi. Pasal 17 Perpres ini menegaskan, bahwa ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini berlaku juga bagi pelaksanaan pelantikan di Provinsi Aceh,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain
dalam Undang-Undang tersendiri.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,”
bunyi Perpres yang diundangkan pada 18 November 2014 oleh Menteri Hukum
dan HAM Yasonna H. Laoly itu dalam laporan di situs resmi Setkab RI dilansir covesia, Kamis (20/11/2014). (cal)

0 Comments

Leave a Comment

5 × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password