Mahasiswa Tuntut Pemerintah Hapus UU Migas

Padang – Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (Limamira) terus bergulir. Kali ini, mereka menuntut pemerintah menghapus UU no 22 Tahun 2001 tentang Migas dan UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan kebijakan lainnya.

Dua undang-undang tersebut dinilai memberi angin segar kepada investor asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Baik disektor migas, batubara, mineral dan perkebunan.

Akibatnya, sebesar 90 persen keuntungan ekonomi justru mengalir ke luar negeri. Indonesia hanya mendapatkan sisa dari keuntungan.

Mereka unjuk rasa di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (20/11/2014) dengan membawa keranda mayat, sebagai lambang kesengsaraan rakyat di negara ini akibat kenaikan harga BBM.

Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberantas mafia migas, meminta transparansi kinerja BUMN dan BUMS kepada masyarakat Indonesia. Menghentikan penjualan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia oleh pemerintah dengan kedok kerjasama dan investasi asing, serta mengusut tuntas prilaku aparat yang telah menewaskan aktivis di Makasar.

Jubir Limamira, Fadli membeberkan bahwa modal asing menguasai kekayaan alam nasional disektor migas 85 sampai 90 %. Kekayaan batubara 75 %, mineral 89 %, perkebunan 50 %. Akibatnya keuntungan ekonomi mengalir ke negara asing. Sisanya 10 % yang diperoleh Indonesia.

Aksi berlangsung damai, dan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar, Darmawi. Ia berjanji tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah.

Dua kelompok mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi tersebut menuntut supaya DPRD Sumbar melakukan penolakan terkait kenaikan harga BBM.

Usai demo mahasiwa membakar keranda di depan tugu adipura Kota Padang sebagai simbol dalam aski tersebut. Aksi unjuk rasa ini berlangsung lebih kurang dua jam. (def/and/gyi)

0 Comments

Leave a Comment

seven + one =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password