Perencanaan Pembangunan Pasar Padang Panjang Tak Jelas

Padang – Perencanaan Pembangunan pasar tradisional Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), makin tidak jelas karena masih terjadinya pro dan kontra sesama pedagang dan pemerintah.

Kondisi itu diketahui setelah adanya upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang menyosialisasikan rencana pembangunan pasar kepada pedagang setempat di ruangan rapat DPRD daerah itu, Kamis (20/11/2014).

Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis saat mengawali pertemuan dengan pedagang dan investor di gedung rakyat itu, menegaskan pembangunan pasar harus dilaksanakan sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat di kota berhawa sejuk itu.

Pembangunan pasar tetap akan dilakukan melalui investor. Hal itu berdasarkan kesimpulan dari banyak pihak, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri sampai Mahkamah Konsitusi (MK).

“Setelah mengumpulkan pandangan hukum dari banyak pihak, kata akhirnya adalah pembangunan pasar tetap akan dijalankan investor dengan harga yang telah disepakati mayoritas pedagang sebesar Rp7 juta permeter,” ujar Hendri Arnis di hadapan pedagang yang juga dihadiri Muspida Plus tersebut.

Sementara Wakil Walikota Padang Panjang, Mawardi berpendapat lain. Dia menilai pemaksaan pembangunan pasar di saat kekinian tidaklah tepat. Mawardi menyebutkan, pembangunan sebaiknya dilaksanakan ketika masyarakat atau pedagang telah mengalami perbaikan ekonomi atau pendapatan jual beli yang lebih baik.

“Apakah itu harus dinolkilometerkan atau pembenahan sementara. Yang terpenting itu bagaimana pedagang dapat mempersiapkan diri untuk dapat memperoleh tempat berjual atau kios jika pasar ini dibangun investor nantinya,” tambahnya.

Jika dipaksakan sekarang, kata dia, sebetulnya tidak memungkinkan, karena pedagang diyakini tidak akan mau membayar pembelian kios kepada investor akibat selama ini telah terpuruk dengan sepinya pembeli.

Tidak hanya di pemkot terjadi perbedaan pendapat, sesama pedagang yang hadir di ruangan wakil rakyat itu juga menunjukkan pro-kontra terhadap rencana penyegeraan pembangunan pasar.

Di satu sisi mengungkapkan persetujuan pembangunan pasar oleh investor dengan harga Rp7 juta permeter telah dinyatakan sejak 11 Desember 2013 silam, hanya menuntut keseriusan dan komitmen pemerintah merealisasikannya.

Hal itu diungkapkan salah seorang pedagang Eri Marta, menuntut pemkot untuk tidak berbelit-belit dalam rencana pembangunan pasar. Pedagang pada saat pertemuan di penghujung tahun 2013 secara tegas telah menyetujui pembangunan, termasuk nominal harga permeternya.

“Dalam hal ini, Pak Hendri selaku pemimpin muda dituntut untuk membuktikan ‘semangat baru’ dengan kepemimpinan yang amanah,” kata Eri Marta. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

four × 4 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password