Organda Tak akan Turunkan Tarif Meski Diberi Insentif

Jakarta – Organisasi Angkutan Darat (Organda) tidak akan menurunkan tarif angkutan umum meski akan diberikan insentif baik fiskal maupun nonfiskal oleh pemerintah.

Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena saat ditemui di Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (20/11/2014), menjelaskan insentif tidak bisa menutupi dampak kenaikan BBM bersubsidi yang berimbas pada kenaikkan tarif sebesar 30 persen.

“Dampak langsung dari kenaikkan BBM saja 30 persen. Jadi insentif itu untuk memberikan keringanan kepada perusahaan agar tetap bisa berlangsung operasionalnya,” katanya usai bertemu Menhub Ignasius Jonan dan Plt Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Sugihardjo.

Kecuali, tambahnya, pemerintah memberikan skema yang berbeda, seperti keringanan bunga investasi angkutan umum menjadi lima persen dari yang saat ini sampai 16 persen. “Truk di luar negeri saja bunganya hanya tiga persen,” katanya.

Menurut dia, kenaikan tarif sebesar 30 persen merupakan hitungan riil yang sudah disesuaikan dengan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga suku cadang sebesar 10-30 persen. “Tanpa naik BBM pun sebenarnya, tarif ini sudah ada penyesuaian karena nilai tukar rupiah yang cukup lemah satu tahun ini dan harga ‘spare part’ yang tentunya memberatkan,” katanya.

Dia berharap insentif fiskal maupun nonfiskal segera diberikan yang saat ini masih digodok di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri karena menurut dia imbas dari beban biaya operasional tidak seharusnya semua dilimpahkan ke tarif angkutan karena akan semakin memberatkan masyarakat.

“Tentu sangat diperlukan insentif fiskal untuk angkutan umum, ketika BBM naik seharusnya sudah disiapkan antisipasinya. Untuk ketahanan pangan saja sudah disiapkan, untuk transportasi malah tidak, seperti pemadam kebakaran yang bergerak kalau ada kebakaran saja,” katanya.

Eka juga mengeluhkan pemerintah bisa memberikan pembebasan bea masuk mobil murah ramah lingkungan (LCGC) senilai Rp30 juta, tetapi untuk angkutan yang hanya Rp3-5 juta tidak diberikan. “Kenapa tidak dibebaskan, tidak memberikan pemasukan signifikan juga kepada pemerintah, padahal bisa meningkatkan layanan,” katanya.

Insentif fiskal yang diajukan kepada kepada Kementerian Keuangan, di antaranya pembebasan pajak pertambahan nilai (PPn) dan bea masuk untuk suku cadang tertentu, seperti ban, oli, kampas rem, plat kopling dan mesin dengan mekanisme bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) serta pembebasan PPn terhadap setiap produk kendaraan baru dalam negeri yang akan digunakan untuk kendaraan angkutan umum di jalan.

Kepada Kementerian Dalam Negeri, diajukan pula pengurangan balik nama dan pajak tahunan kendaraan angkutan umum (PKB) sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

1 + thirteen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password