Pengamat: Harusnya DPR Tolak Dana Aspirasi

Covesia.com – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro berpendapat Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) seharusnya tidak dibahas. Sebab, saat ini adalah masa otonomi daerah yang berarti anggaran bisa langsung diserahkan kepada dmasing-masing daerah.

“Pemerintah harus mereview rencana dana aspirasi dengan serius. Karena sekarang masa desentralisasi (otonomi daerah), biarkan daerah yang langsung mengelola dana itu,” ujar Siti di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Meski itu adalah program dan usulan DPR, kata Siti, namun DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dana yang berasal dari anggaran negara. Karena hal itu adalah kewenangan pemerintah dalam melaksanakan anggaran negara.

“Sebaiknya anggota DPR menolak rencana dana aspirasi tersebut. Pemerintahan sebelumnya rencana itu juga pernah diajukan tapi tidak lolos. Makanya, jangan sampai anggota DPR periode 2014-2019 ternistakan hanya meminta dana aspirasi ini,” saran Siti.

(hat/ana)

0 Comments

Leave a Comment

twenty − two =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password