Pukat: Kecil Kemungkinan Jaksa Agung Baru Bisa Berantas Korupsi

Yogyakarta – Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menilai, kecil kemungkinan harapan bagi Jaksa Agung yang baru bisa memberantas korupsi. Pukat menilai penunjukkan Jaksa Agung dari kalangan politisi cenderung tidak efektif, karena rentan berbenturan konflik kepentingan dalam setiap penindakan kasus.

“Kami menyangsikan ketika Jaksa Agung dipilih dari kalangan politisi, maka akan terhindar dari kepentingan lain,” kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar di Yogyakarta, Jumat (21/11/2014)

Apalagi, menurut Zainal, saat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 2006 HM Prsetyo cenderung pasif dan kurang memiliki prestasi yang cemerlang di bidang penegakan hukum.

Sehingga, ia berharap jangan sampai masyrakat menjadi beranggapan bahwa latar belakang penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru, hanya berkaitan dengan politik transaksional semata. “Jokowi harus menjelaskan kepada rakyat,” kata dia sebagaimana dilansir antara dikutip covesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menjelaskan kepada publik alasan penunjukan HM Prasetyo yang merupakan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai Jaksa Agung baru.

“Presiden harus menjelaskan, mengapa Jaksa Agung dipilih dari kalangan politisi,” katanya yang menyebutkan hal ini di luar perkiraan sebelumnya.

HM Prasetyo tercatat sebagai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung. Usai menjadi Jampidum, Prasetyo menjadi politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjabat Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem dan Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah bahkan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Namun Prasetyo memastikan dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan struktural maupun anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem. (ant/cal)

0 Comments

Leave a Comment

15 + 6 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password