LBH Jakarta Kecewa, Penegakkan Hukum Akan Jalan Ditempat

Jakarta – Penunjukkan Jaksa Agung yang baru juga mendapat sorotan tajam dari lembaga penggiat hukum, HAM dan Korupsi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Febi Yonesta menyatakan kekecewaannya atas penunjukan dan pelantikan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada Kamis (20/11/2014).

“Di tengah optimisme publik tentang slogan ‘revolusi mental’, Jokowi sekaligus menunjukan sinisme terhadap kondisi penegakan hukum. Hampir dapat dipastikan penegakan hukum akan berjalan di tempat,” kata Febi Yonesta melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (21/11/2014) sebagaimana dilansir covesia.

Febi mengatakan penunjukan Jaksa Agung seharusnya menjadi momen pembuktian komitmen politik hukum pemerintahan yang baru karena korupsi, impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kriminalitas terhadap rakyat kecil yang masih sering terjadi.

Menurut Febi, terkait pemberantas korupsi, di dalamnya termasuk pemberantasan mafia hukum yang seringkali masih melibatkan jaksa-jaksa sebagai aktor, misalnya kasus jaksa Urip Tri Gunawan.

“Jangan lupa juga, proses rekrutmen di kejaksaan masih sarat dengan uang. Belum lagi kejahatan-kejahatan di masa lalu yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya,” tuturnya.

Febi mengatakan Jaksa Agung yang baru masih memiliki banyak “pekerjaan rumah” menyelesaikan kasus-kasus lama seperti korupsi Suharto, bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok, Petrus, Trisakti, Marsinah, Udin, Kerusuhan Mei 1998, serta Semanggi I dan II.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politisi Partai Nasional Demokrat HM Prasetyo sebagai jaksa agung pemerintahan Kabinet Kerja di Istana Negara, Kamis (20/11/2014). (ant/cal)

0 Comments

Leave a Comment

10 + seven =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password