Revolusi Mental Harus Libatkan Birokrasi dan Masyarakat

Jakarta – Revolusi mental pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai sangat berat. Sebab, mental lama pemerintahan sudah mengakar dan cukup kuat sehingga perlu melakukan reformasi pemerintahan.

Menurut Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi, perlu perubahan yang luar biasa dalam pelaksanaan revolusi mental. “Apalagi korupsi maupun pungutan liar (pungli) sudah berkembang karena birokrasi jadi sistem rente,” ujar Suhardi dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11).

Suhardi mengaku pesimis mengenai revolusi mental yang disampaikan Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan. Namun bukan berarti tidak dapat dilaksanakan dan benar-benar ditumpas dari akar-akarnya. “Sekarang ini pemerintahan Jokowi-JK harus mampu memberantas birokrasi yang sudah mengakar dan jadi sarana mobilitas sosial. Semua mau jadi gaya hidup sebagai bagian perubahan sosialnya,” terangnya.

Suhardi menilai, revolusi mental yang disampaikan Presiden Jokowi baru didengar masyarakat sehingga belum meresap ke hati apalagi untuk segera dilaksanakan. “Lihat saja survei integritas KPK, pengaduan masyarakat banyak tapi semua never mind dan tak jadi persoalan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menuturkan, penerapan revolusi mental akan efektif apabila diterapkan secara menyeluruh baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. “Semua saling terkait dan tidak mungkin berjalan sendiri,” kata Danang.

Semangat revolusi mental, imbuh Danang, sebenarnya sudah dimulai sejak 2009. Hal itu bersamaan dengan lahirnya Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sayangnya, implementasi UU tersebut masih rendah baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Implementasinya masih dibawah 20 persen dan mekanisme pengawasannya juga rendah. Dulu UKP4 dan Ombudsman dianggap bisa mengawasi tapi tetap tak bisa. Kalau ada teguran tak didengar juga. Artinya, kita harus concern dan dipertanyakan juga terhadap kabinet sekarang ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman mengatakan, mental masyarakat yang gemar dengan hal-hal instan harus direvolusi pula, untuk menunjang revolusi mental. Menurutnya, Presiden Jokowi yang pertama menyuarakan revolusi mental perlu menjadi contoh nyata bagi birokrat dan masyarakat. Jangan sampai Jokowi menelan ludahnya sendiri. “Presiden harus jadi orang yang tegas. Dia tegas pada menteri dan seterusnya ke jajaran dibawahnya,” sebutnya dalam diskusi tersebut.‎

Di luar masalah UU, lanjut Sohibul, memang yang perlu diubah itu mental birokrat yang masih bermental feodal. Yaitu, mental yang menganggap menjadi birokrat itu jadi orang istimewa lebih dari masyarakat. “Saya saksikan banyak birokrat yang sudah menyadari,” tandasnya. (hat/cal)

0 Comments

Leave a Comment

19 − four =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password