Gubernur Aceh Berharap Turunan UUPA Segera Selesai

Banda Aceh – Gubernur Aceh Zaini Abdullah berharap turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) segera diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.

“Gubernur berharap agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan dan RPP bagi hasil migas segera selesai,” kata anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh, M Adli Abdullah di Banda Aceh, Sabtu (22/11/2014).

Harapan itu, kata Adli disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres di Jakarta pada 21 November 2014. Gubernur menyampaikan RPP tersebut sebagai turunan dari UUPA itu seharusnya telah diselesaikan pada 2008. Artinya, pembahasan turunan UUPA tersebut sudah molor selama delapan tahun.

“Wapres Jusuf Kalla berjanji, ini akan selesai sebelum akhir tahun ini (2014), dan semuanya mengacu pada MoU Helsinki,” kata M Adli Abdullah.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Jusuf Kalla didampingi Menko Ekonomi Sofyan Djalil. Sedangkan Gubernur Aceh didampingi staf ahli bidang hukum dan politik M Jakfar, dan tim asistensi M adli Abdullah.

Pemerintah Pusat dan perwakilan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 untuk mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun yang telah berdampak ribuan orang korban tewas.

Selanjutnya, Pemerintah dan legislatif (DPR) melahirkan UUPA yang merupakan regulasi tentang kekhususan Aceh sebagai provinsi berotonomi khusus dalam bingkai Negara Republik Indonesia (NKRI). (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

19 + twenty =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password