FSPILN Tagih Janji Komisi IX DPR Soal ABK yang Tak Terima Gaji

Jakarta -Koordinator Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) Bambang Suherman menagih janji Komisi IX DPR RI yang akan memanggil lintas kementerian terkait permasalahan anak buah kapal (ABK) yang pernah bekerja di perairan Trinidad and Tobago.

“Saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI tahun 2013, Komisi IX berjanji akan panggil BNP2TKI, Kemenakertrans, Kemenlu, LPSK, dan Kemenhub. Namun, hal itu belum terwujud. Karena itulah, kami berharap pimpinan Komisi IX DPR yang baru bisa follow up rencana tersebut,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (24/11).

Bambang menuturkan, terdapat 203 ABK sampai sekarang ini belum menerima gaji yang menjadi haknya. Dirinya bersama ABK lain sudah mengadu ke semua instansi pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Namun pemerintah hanya memberikan janji belaka tanpa ada solusi.

“Kami sudah mengadu ke BNP2TKI, Ombudsman, LPSK, Kemenlu, Kemenakertrans, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahkan ke DPR. Tetapi, mereka hanya umbar janji,” cetusnya.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, para ABK sebelum keberangkatan tidak adanyatrainingbagi calon ABK oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Para ABK juga tidak mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

“Selama ini kasus tenaga kerja illegal sering luput dari perhatian pemerintah. Karena itu, FSPILN berharap DPR memasukkan kejadian ini sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN),” tukasnya (gus/lif)

0 Comments

Leave a Comment

fifteen + 10 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password