Permohonan Praperadilan Tersangka Ditolak

Pasaman Barat – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Doni Dortmund, SH, MH menolak seluruh gugatan permohonan praperadilan tersangka dugaan korupsi pengadaan mobil dinas bupati Pasaman Barat. Termohon berhasil membuktikan penetapan tersangka, dan kasus tersebut tetap dilanjutkan.

Sidang praperadilan dugaan korupsi pengadaan mobil dinas bupati (mobnas) pada Senin (24/11/2014) itu berlangsung dengan aman. Kasus ini mendapat perhatian dari sejumlah kalangan dan masyarakat Pasaman Barat.

Kuasa pemohon tersangka Hendri Tanjung (mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Riniarti Abas, SH menggugat penyidik kejaksaan negeri setempat karena penyidik keliru menetapkan tersangka.

Perbuatan yang dilakukan masih lingkup administrasi negara. Jaksa harusnya membuktikan dulu penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jaksa juga telah melanggar Hak Azazi Manusia karena menahan tersangka Hendri Tanjung pada waktu sakit. Namun semua gugatan praperadilan penasehat hukum tersangka ditolak. Sebab pemohon tidak bisa membuktikan atas gugatan dari termohon.

Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Yudi Indra Gunawan, SH melalui Kasi Pidsus, Ihsan ketika dikonfirmasi covesia.com mengatakan, dengan adanya putusan dari pengadilan terhadap praperadilan ini maka penyidik akan terus melanjutkan kasus dugaan korupsi tersebut.

Tersangka tersangkut dalam kasus pengadaan Mobnas Bupati Pasaman Barat senilai Rp1,4 Miliyar. Dari hasil pemeriksaan, diduga negara dirugikan sekitar Rp 276 juta lebih. Kepala Bappeda tersangkut kasus itu ketika ia menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Tersangka ditahan penyidik kejaksaan sesuai dengan surat penahanan tersangka bernomor Print-929/N.3.23/Fd.1/11/2014 tanggal 4 November 2014.

Kasus ini terjadi pada tahun 2010 sewaktu ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Disinyalir, pengadaan Mobnas bupati dan wakil bupati tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mobil dinas bupati sebelumnya sudah pernah diperiksa penyidik. Setelah diperiksa mobil dikembalikan lagi. (man/bim)

0 Comments

Leave a Comment

three × 2 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password