Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Dapat Perlindungan Hukum

Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan perlindungan hukum kepada seorang anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Anwir DT Bandaro, yang diduga mengalami kriminalisasi.

LPSK memutuskan memberikan perlindungan hukum kepada Anwir DT Bandaro dalam Rapat Paripurna yang diadakan oleh LPSK, di Jakarta, Senin (24/11/2014).

“Ini diterima untuk pemenuhan hak prosedural khususnya perlindungan hukum. Sebagai pelapor ternyata kemudian mengalami kriminalisasi,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam keterangan tertulisnya.

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK, Anwir saat ini dilaporkan sebagai pelaku dugaan tindak pidana memiliki atau mempergunakan arsip negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak berhak sesuai dengan Pasal 81 UU Nomor 43 Tahun 2009 yang saat ini berada dalam penanganan Polres Pasaman.

Wakil Ketua Penanggung Jawab DPP LPSK, Edwin Partogi menjelaskan dilaporkannya Anwir ke Polres Pasaman, diduga terkait laporannya kepada aparat penegak hukum atas kasus pemalsuan dokumen pengadaan tanah plasma di Kabupaten Pasaman pada 1999 yang diduga dilakukan oleh IT. Pengadaan tanah itu disetujui oleh Bupati Pasaman saat itu, dan dituangkan dalam SK Bupati Pasaman.

Anwir, lanjut dia, pada 1998 juga pernah mengajukan nama-nama penerima tanah plasma kepada Bupati Pasaman saat itu, setelah ia diangkat menjadi Ninik Mamak di kampung Rambah. Saat itu Anwir belum menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman.

“Pemohon melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan yang ditemukan kejanggalan dalam surat persetujuan Camat Kinali. Kejanggalan tersebut adalah tidak ditemukan adanya kop surat dan nomor surat dalam surat persetujuan Camat Kinali serta adanya tanda tangan Camat Kinali yang dipalsukan,” tuturnya.

Laporannya tersebut segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum, dan telah diputus di Pengadilan Negeri Pasaman tanggal 28 Desember 2011.

“Putusan pidana itu kemudian digunakan pemohon untuk menggugat SK Bupati yang juga telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tata Usaha, yang kemudian memutuskan SK Bupati itu dicabut,” katanya.

Namun akibat tindakannya itu, Anwir dilaporkan ke Polres Pasaman atas dugaan tindak pidana menggunakan arsip negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ke Polres Pasaman pada 6 Desember 2011. Berkas kasus itu saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, namun kemudian dikembalikan oleh Kejaksaan tanpa adanya petunjuk jaksa. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

sixteen + 9 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password