Kejari Simpang Ampek Tetapkan Rekanan Jadi Tersangka

Pasaman Barat – Tidak tanggung-tanggung, hanya berselang waktu beberapa jam setelah putusan praperadilan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan mobil dinas bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri setempat langsung mengumumkan tersangka baru.

Dengan demikian, tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Mobnas Bupati Pasaman Barat itu menjadi dua orang. Tersangka yang ditetapkan pada Senin (24/11/2014) itu berinisial V, ia adalah Direktur PT. Baladewa Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Yudi Indra Gunawan, SH melalui Kasi Pidsus, Ihsan ketika dikonfirmasi covesia, Senin, membenarkan atas penetapan tersangka baru dugaan korupsi pengadaan Mobnas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat.

“Hari ini, setelah melalui rangkaian tindakan penyidikan terhadap tersangka Hendri Tanjung, MM, penyidik menetapkan tersangka berinisial V (rekanan/Direktur PT. Baladewa Indonesia) dan kawan-kawan sebagai tersangka baru,” katanya.

Menurutnya, penetapan tersangka baru tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-999/N.3.23/Fd.1/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014 atas nama tersangka V. Ini ditetapkan setelah penyidik Kejaksaan Negeri Simpang Empat menemukan dua alat bukti adanya keterlibatan pihak rekanan dalam kasus tersebut.

“Alat bukti keterlibatan pihak rekanan didapatkan penyidik setelah melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap perkara atas nama tersangka Hendri Tanjung, MM” tegasnya.

Tersangka berinisial V dipersangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dugaan kasus pindak pidana korupsi ini terjadi pada tahun 2010 pengadaan Mobnas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat senilai Rp1,4 Miliyar. Dari hasil pemeriksaan, diduga negara dirugikan sekitar Rp 276 juta lebih.

Diduga pengadaan Mobnas bupati dan wakil bupati tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mobil dinas bupati sebelumnya sudah pernah diperiksa penyidik. Setelah diperiksa mobil dikembalikan lagi. (man/bim)

0 Comments

Leave a Comment

12 − seven =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password