Tak Ada Landasan Hukum KPK Awasi Munas Golkar

Jakarta – Pengamat politik meminta Partai Golongan Karya (Golkar) untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan Musyawarah Nasional (munas) IX. Pengawasan itu terkait mengenai dugaan bakal terjadinya peredaran uang pada munas partai tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPKBusyro Muqoddas mengatakan, pelibatan KPK untuk mengawasi jalannya munas berpotensi menimbulkan perspektif lain di masyarakat. Golkar akan dinilai tak mampu melakukan pengawasan internal secara independen.

“Apabila KPK memenuhi permintaan itu, apakah justru tidak menimbulkan image di tubuh Golkar yang seakan-akan tidak mampu melakukan pengawasan internal,” kata Busyro kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/11) malam.

Busyro menilai, Golkar termasuk partai mumpuni yang memiliki kader-kader yang baik. Untuk itu, Golkar perlu didorong agar menunjukkan bahwa banyak kadernya yang berintegritas. Sehingga tidak perlu ada pengawasan khusus dari eksternal termasuk KPK.

“Kalau kami masuk apa tidak jadi permasalahan. Golkar dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri,” ujar Busyro.

Secara yuridis, kata Busyro, tak ada landasan hukum yang mengatur KPK untuk turut campur dalam fungsi pengawasan terhadap partai politik (parpol). Namun secara moral KPK berkepentingan untuk mengawasi hal tersebut. Oleh karena itu KPK terbuka menerima laporan apabila ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi maupun suap mewarnai penyelenggaraan munas Partai Golkar itu.

“Sebaiknya Golkar menangani sendiri fungsi pengawasan Munas agar tidak muncul spekulasi mengenai terlibatnya KPK,” tandas Busyro. (hat/cal)

0 Comments

Leave a Comment

5 × 2 =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password