IPW: Demi Keamanan, Polri Harus Larang Munas Golkar di Bali

Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golongan Karya (Golkar) yang akan diselenggarakan di Bali pada 30 November-3 Desember mendatang diprediksi bakalan ricuh. Sebab, kericuhan sudah terjadi dalam rapat pleno di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Indonesia Police Watch menilai, kepolisian untuk melarang pelaksanaan munas Partai Golkar di Bali. Alasannya, potensi kekacauan di munas sudah terlihat dengan menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I DPD II seluruh Indonesia. Apalagi saat ini mulai ada kelompok yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan munas tersebut.

“Untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar saat munas di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya kepadacovesia.com, Rabu (26/11/2014).

Neta menuturkan, Kapolda Bali maupun Kapolri perlu melihat fakta-fakta tersebut yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Dewata itu. Sehingganya tak ada lagi alasan bagi Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan Munas Golkar.

“Bagaimana pun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi dunia internasional. Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elit politik, kepentingan nasional terabaikan,” tegas Neta.

Untuk itu IPW mengimbau agar Kapolda Bali tidak memberikan rekomendasi dan menjelaskan kepada Mabes Polri sehingga Kapolri bisa melarang kegiatan partai yang berpotensi rusuh tersebut. Sehingga munas Golkar apabila dipaksakan akan berpotensi terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu.

“Bali pasca teror bom sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan tersebut,” imbuhnya.

IPW juga mengapresiasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar. Permintaan Menkopolhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas. “Untuk itu Kapolri Jenderal Sutarman patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar,” tandasnya. (hat/cal)

0 Comments

Leave a Comment

seven + four =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password