Pemerintah Ingin Pilkada Serentak Tetap di 2015

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum merancang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dengan rinci sehingga tidak melewati tahun 2015.

“Pemerintah mengharapkan sekali rangkaian pelaksanaan pilkada itu jangan sampai bergeser ke tahun 2016. Jadi kami menginginkan Desember 2015 itu sudah dilantik para gubernur, bupati dan wali kota terpilih,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Keinginan pelantikan sebanyak delapan gubernur dan 196 bupati-wali kota baru tersebut didasarkan pada kebijakan pengambilan akhir masa jabatan terlama di antara 2014 daerah tersebut. Berdasarkan data Ditjen Otda Kemendgari, kepala daerah akhir masa jabatannya terakhir di 2015 adalah Bupati Karawang, Jawa Barat, yang berakhir di 27 Desember 2015.

“Hari dan tanggal pelantikan ratusan kepala daerah itu nanti kita pilih di tanggal akhir masa jabatan kepala daerah yang terakhir di tahun 2015. Sehingga, mulai awal 2016 mereka sudah bisa menjalankan pemerintahan daerah yang baru,” jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut.

Sementara itu, KPU selaku penyelenggara pemilu saat ini sedang menyusun sebanyak 12 rancangan Peraturan menyangkut pelaksanaan pilkada.

Komisioner KPU Pusat Juri Ardiantoro mengatakan pihaknya akan menyerahkan draf PKPU terkait pilkada tersebut kepada DPR sebelum pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 dibahas di masa sidang berikutnya.

“Sejak Perppu itu ditandatangani Presiden, yang saat Susilo Bambang Yudhoyono, harusnya sudah berlaku. Sehingga kami tidak perlu menunggu pembahasan Perppu tersebut di DPR untuk mengkonsultasikan PKPU kami,” kata Juri.

Sebagai peraturan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, KPU berpegang pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sebagai landasan untuk menyusun peraturan pilkada serentak 2015.

Oleh karena itu, pada Desember nanti KPU akan menyerahkan draf PKPU pilkada yang sifatnya mendesak untuk segera disahkan, yakni menyangkut tahapan dan jadwal pelaksanaan, pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih serta kegiatan kampanye. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

4 × two =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password