Staf DPRD Mengaku Ditekan Pimpinan

Padang – Saksi dugaan korupsi makan dan minum fiktif di DPRD Padangpariaman, Sumatera Barat, mengaku jika dirinya mendapatkan tekanan dalam administrasi pencairan dana bermasalah itu.

“Saya mendapatkan tekanan dari pimpinan (terdakwa Eri Zulfian), sehingga administrasi pencairan tetap saya lakukan,” kata Asril, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengurusi kegiatan makan-minum DPRD Padangpariaman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Kamis (27/11/2014).

Ia mengatakan, administrasi yang dibuat itu adalah Telaah Staf (TS), sebagai dasar pencairan anggaran oleh bagian keuangan nantinya, setelah disetujui oleh sekretaris DPRD. Saksi mengaku, jika dirinya sempat menahan pengeluaran TS, karena merasa kegiatan makan dan minum yang dilakukan itu sebenarnya tidak ada (fiktif).

“Saya sempat menahan penyerahan TS untuk disetujui Sekwan beberapa hari. Namun pimpinan terus menekan dengan bertanya lewat telpon, dan memanggil saya ke ruangannnya, agar TS tersebut segera diberikan ke Sekwan,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, faktur pembayaran di beberapa rumah makan yang difiktifkan, ternyata juga telah direncanakan oleh para terdakwa. Keterangan itu juga diperkuat oleh saksi lainnya yang dihadirkan, yakni Kepala Bagian Protokol dan Humas DPRD Padangpariaman, Upriadi.

Ia juga mengungkapkan jika laporan makan dan minum tamu pimpinan DPRD itu banyak yang tidak diberitahukan kepada dirinya, dan beberapa perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan.

“Kedatangan tamu tidak diberitahukan kepada saya, seharusnya diberitahu. Dalam penerimaan tamu juga tidak dilengkapi dengan buku tamu, ataupun dokumentasi,” katanya.

Menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa melakukan pembantahan. Salah satunya adalah terdakwa Eri Zulfian yang merupakan ketua DPRD. “Tidak benar saya mendesak-desak seperti yang dikatakan oleh saksi. Saksi telah berbohong, saya tidak pernah melakukan itu,” katanya.

Kasus ini terkait dugaan korupsi uang makan dan minum fiktif, yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangpariaman, pada Tahun 2010-2011. Dalam kasus itu, terdapat empat terdakwa yakni mantan Ketua DPRD Padangpariaman Eri Zulfian, dua orang wakil ketua Desril Yani Pasha, dan Yusalman, dan Sekwan Sawirman.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat, perbuatan keempat terdakwa telah mengakibatan negara rugi sekitar Rp300 juta. Perbuatan keempat tersangka dijerat Pasal 2, 3, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, Jamaluddin, memutuskan untuk mengundur persidangan hingga pekan depan. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

five + seventeen =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password