Pemerintah Jangan Intervensi Masalah Internal Parpol

Jakarta – Rekomendasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Pudjiatno agar Polri tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pada musyawarah nasional (munas) Partai Golongan Karya (Golkar) menuai polemik.

Sebagian pengamat mendukung rekomendasi Menkopolhukam itu karena menyangkut keamanan, sebagian lagi menolak. Penolakan itu lantaran dianggap sebagai intervensi negara terhadap partai politik (parpol).

Pakar Hukum dan Tata Negara Irman Putra Sidin menyatakan, tidak seharusnya pemerintah mengintervensi partai politik (parpol). Pernyataan Menkopolhukam itu seolah-olah negara telah masuk kedalam konflik parpol. Padahal parpol adalah satu-satunya yang sesungguhnya dipercaya melahirkan proses-proses kepemimpinan.

“Makanya parpol harus diberi ruang yang sebesar-besarnya untuk menentukan proses konstitusional dalam parpol tersebut,” ungkap Irman dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Lebih lanjut Irman mengatakan, seharusnya peran negara apabila mengetahui adanya potensi masalah di suatu wilayah dan melakukan penyelesaiannya. Bukan sebaliknya, melarang kegiatan parpol apabila melihat potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. “Pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 memberika tanggung jawab negara (pemerintah) untuk melindungi warga negara,” ujarnya.

Apabila Polri sudah tak sanggup mengatasi potensi gangguan keamanan, maka negara baru bisa membatasi kegiatan parpol.

“Biarkanlah partai itu melaksanakan aktivitas kepartaiannya selama tidak mengganggu keamanan. Jangan sampai kita mengulang rezim Orde Baru,” jelas Irman.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan agar pemerintah tak perlu masuk ke dalam internal setiap parpol. Menurutnya, pernyataan Menkopolhukam mengenai pelarangan munas Partai Golkar di Bali sebagai bentuk intervensi ‘telanjang’ pemerintah.

“Kami harap ke pemerintah jangan intervensi parpol untuk kepentingan jangka pendek,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda malah menilai konflik yang terjadi di tubuh Golkar adalah kesinambungan polemik koalisi partai. Di lingkungan kader-kader Golkar terjadi tarik menarik untuk tetap bergabung di Koalisi Merah Putih atau berpindah haluan ke Koalisi Indonesia Hebat.

“Seharusnya Golkar lebih memikirkan mengenai elektoral perolehan suaranya pada pemilu mendatang dan masa depan partai itu sendiri,” kata Hanta. (hat/cal)

0 Comments

Leave a Comment

20 − four =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password