Pembangunan Perbatasan Kaltim-Kaltara Difokuskan 2015

Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, H Syahrun mengatakan, pada pertemuan DPD RI dan DPR RI dengan sejumlah pejabat pusat telah disepakati pembangunan wilayah perbatasan Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) akan difokuskan pada 2015.

“Telah disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membangun perbatasan Kaltim-Kaltara akan difokuskan 2015,” katanya di Samarinda, Sabtu (29/11/2014).

Anggota DPD RI dan DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kaltim-Kaltara, kata dia, akan mengawal dan mengawasi pembangunan perbatasan Kaltim-Kaltara sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), namun hingga saat ini dalam dokumen itu belum ada nomenklatur daerah perbatasan.

Ia mengatakan, rapat itu juga menyepakati mendesak pemerintah melalui kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk segera merealisasikan RPJMN dan alokasi anggaran dengan mekanisme pola kontrak tahun jamak pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan klaster-klaster kawasan ekonomi khusus perkebunan, pertambangan dan pelabuhan logistik.

Realisasi itu, kata Syahrun, juga mengikutsertakan pembiayaan investasi swasta dengan memanfaatkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibilty (CSR) dan pembiayaan melalui dana bagi hasil kehutanan, pajak perkebunan dan pertambangan energi, yang telah menjadi kontribusi pemerintah Kaltim dan Kaltara kepada pemerintah pusat.

“Kesepakatan lainnya, anggota DPD dan DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara meminta pemerintah pusat menyetujui pembangunan infrastruktur perkeretaapian di kawasan perbatasan Kaltim-Kaltara,” katanya.

Syahrun mengatakan, untuk tahap awal akan dibangun untuk rute mulai Kecamatan Wahau ke Maloy yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kutai Timur, rute Kutai Barat ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan (Kawasan Kariangau).

“Harapan kita semua, pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dapat memberi perhatian lebih baik terhadap masyarakat perbatasan di Kaltim dan Kaltara,” ujarnya. (ant/bim)

0 Comments

Leave a Comment

1 × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password